INDOSatu.co – JAKARTA – Rencana pemerintah melakukan impor kedelai sebanyak 350.000 ton dikuliti para anggota DPR RI. Salah satunya datang dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan impor kedelai tersebut.
Akmal menilai bahwa, upaya pemerintah melakukan impor kedelai dengan alasan mengendalikan harga, hal itu justru menunjukkan bahwa semua lembaga pemerintah pengelola pangan masih belum optimal dalam bekerja.
Akmal mengkritisi, importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada itu akibat tingginya harga yang semestinya dibawah angka maksimal Rp 10.000, kini harga kedelai sudah menyentuh angka Rp 13.000.
“Ini alasan klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Bahwa alasan utama melakukan impor karena tingginya harga komoditas, termasuk kedelai, lantas dengan cara mudah melakukan impor. Dan itu menunjukkan pemerintah belum mampu menjadikan negara ini berdaulat terhadap komoditas pangan,” ungkap Akmal dalam keterangannya, Selasa (8/11).
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menegaskan, bahwa importasi dengan kondisi rupiah melemah hingga tembus melebihi 15 ribu rupiah per dollar-nya, dipastikan akan berakibat pada gerusan devisa yang cukup signifikan.
Meski demikian, Akmal berharap agar pengendalian harga kedelai dapat dibawah 10 ribu rupiah, sehingga pengrajin tahu dan tempe dapat terus beraktivitas untuk memenuhi protein nabati masyarakat Indonesia.
“Kedepannya, saya minta mulai dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Bulog, ID Food, mampu mengelola pangan strategis, baik dari produksi, stok, hingga tata niaganya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional,” pungkas Akmal. (*)
