INDOSatu.co – JAKARTA – Publik banyak menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya leluasa dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam menentukan susunan kabinet. Anggapan ini menyiratkan bahwa Prabowo masih berada di bawah kendali Jokowi. Namun, seberapa akurat penilaian tersebut?
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Anton Permana, mengupas gestur politik Prabowo dan menyoroti dua aspek utama dalam kepemimpinannya: arah kebijakan politik dan peran TNI.
“Ada tiga parameter yang menurut Anton dapat dijadikan tolok ukur untuk memahami gestur politik Prabowo,” kata Anton dalam diskusi NGOPI: Ngobrol Politik Negeri! bertema Ada Apa dengan Prabowo? yang disiarkan channel YouTube Refly Harun dikutip INDOSatu.co , Sabtu (9/11).
Anton mengupas tentang Kebijakan Politik dalam Pilkada. Dalam konteks pilkada, Gerindra mendukung Bobby Nasution, tetapi di sisi lain, Gerindra juga menolak revisi UU Pilkada. “Di sini terlihat adanya dua kubu—status quo yang mendukung revisi UU Pilkada dan kubu perubahan yang berupaya menekan pilihan kotak kosong di sekitar 174 daerah,” ujar Anton.
Kedua, terkait Susunan Kabinet. Anton menyebut, saat ini kabinet Prabowo masih didominasi oleh kelompok status quo, yakni sekitar 67 persen berasal dari kalangan “istana lama,” sementara sisanya adalah lingkaran dekat Prabowo.
“Presiden seharusnya menguasai setidaknya 13 posisi utama, yang terdiri dari 9 posisi formal dan sisanya informal. Dalam hal ini, Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Jokowi,” jelas Anton.
Meski demikian, beberapa posisi wakil menteri strategis berhasil diisi oleh orang-orang kepercayaan Prabowo, yang memberi ruang bagi Prabowo untuk tetap menjaga kendali di beberapa sektor penting.
Ketiga, Proyek Ibu Kota Negara (IKN). Anton menyoroti proyek IKN yang pada awalnya diinisiasi oleh Jokowi. Prabowo, menurutnya, tampak ragu-ragu dalam melanjutkan proyek ini, meskipun ia menyebut kemungkinan kelanjutan proyek tersebut dalam 5-6 tahun ke depan. “IKN adalah produk era Jokowi, yang bagi kami tidak terlalu mendesak,” tambah Anton.
Dari tiga parameter ini, Anton menyimpulkan bahwa Prabowo masih menghadapi tantangan dalam membebaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. “Dalam 2-3 tahun ke depan, mungkin situasi ini akan berubah, tetapi saat ini Prabowo belum sepenuhnya leluasa,” kata Anton.
Anton menambahkan bahwa publik perlu melihat perkembangan dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan untuk menilai apakah Prabowo dapat menjalankan visi yang lebih mandiri. “Sebagai aktivis, prinsip kami jelas: siapa pun yang membela NKRI akan kami dukung, tetapi jika tidak, kami akan melawan,” tegasnya.
Anton juga menyoroti perihal TNI dan Politik Kawasan. Prabowo memiliki visi besar dalam konteks TNI dan politik kawasan. Menurut Anton, Prabowo fokus pada dua hal utama: soliditas elite dan penguasaan kawasan.
“Ada teori bahwa siapa yang menguasai kawasan, ia akan memiliki posisi tawar dalam politik global. Prabowo akan memainkan peran ini, dengan visi bagaimana Indonesia bisa menjadi pilar Asia Tenggara,” tutur Anton. (*)
