INDOSatu.co – CANBERRA – Makin banyak saja negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Jerman, kini Australia juga segera mengakui negara Palestina merdeka di Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan bahwa, situasi di Jalur Gaza yang terkepung telah melampaui ketakutan terburuk dunia. Karena itu, negara di benua terkecil itu meneguhkan sikap mendukung Palestina merdeka.
Bagi Australia, langkahnya mengakui Palestina bukan tidak resiko. Sebab, pengakuan tersebut sama dengan menempatkan Australia dalam perselisihan dengan mitra keamanan lamanya, yakni Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel. Amerika selama ini menentang negara mana pun yang memberi pengakuan terhadap negara Palestina.
Australia akan turut menyuarakan dukungannya kepada sejumlah negara Barat yang akan secara resmi mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025 mendatang.
Mengikuti deklarasi serupa dari Prancis dan Kanada, serta pengakuan bersyarat yang diajukan oleh Inggris, pengumuman Perdana Menteri Anthony Albanese tersebut mungkin tidak terlalu mengejutkan.
Dukungan Australia untuk dua negara untuk konflik Israel-Palestina telah mendapat dukungan bipartisan dari Partai Buruh Albanese dan Koalisi Liberal-Nasional sayap kanan selama beberapa dekade.
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujar Albanese dalam keterangan pers yang dilansir AFP, Senin (11/8).
“Situasi di Gaza telah melampaui ketakutan terburuk dunia,” sambung Albanese.
Pemerintah Israel, kata Albanese, terus menentang hukum internasional dan menolak memberikan bantuan, makanan, dan air yang cukup kepada orang-orang yang putus asa, termasuk anak-anak. Lebih dari 2 juta orang di Gaza menghadapi kelaparan. Itu terjadi karena bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan diblokade Israel.
Ironisnya, disaat warga Gaza kelaparan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengumumkan serangan militer baru di wilayah Palestina dihancurkan untuk merebut kendali Kota Gaza. Akibatnya, lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023.
Bagi negara yang selama puluhan tahun telah sejalan dengan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, keputusan tersebut dapat membuat Australia kehilangan dukungan di mata mitra keamanan terdekatnya. Amerika akan tetap menjadi pendukung militer dan politik Israel yang paling setia.
Presiden Donald Trump telah berulang kali menuduh negara-negara yang telah mengakui negara Palestina “memberi penghargaan kepada Hamas” atas serangan kelompok militan tersebut terhadap Israel.
Albanese mengatakan bahwa, dukungan terhadap Palestina merdeka karena ia telah mendapat jaminan dari Otoritas Palestina bahwa Hamas tidak akan memainkan peran apa pun dalam pembentukan negara di masa mendatang.
Pemimpin oposisi konservatif Sussan Ley dengan cepat mengecam pengumuman tersebut. Sussan mengatakan bahwa, keputusan mengakui Palestina merdeka sama dengan menempatkan Australia berselisih dengan Amerika Serikat, sekutu terpenting negeri Kanguru itu. Sussan juga menyebut bahwa AS adalah pemain paling berpengaruh dalam konflik di Gaza.
Sedangkan Martin Kear, dosen paruh waktu di Departemen Pemerintahan dan Hubungan Internasional Universitas Sydney dan penulis buku “Hamas dan Palestina: Jalan yang Diperebutkan Menuju Negara”, menyampaikan alasan logis mengapa pemerintah Australia bergabung dengan banyak negara Barat yang secara resmi mengakui negara Palestina. (*)
