INDOSatu.co – KATHMANDU – Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri setelah gelombang protes demo antikorupsi menewaskan 19 orang dan lebih dari 100 orang terluka. Puluhan ribu pengunjuk rasa tetap turun ke jalan, memblokir jalan dan membakar gedung parlemen serta gedung pemerintah lainnya.
“Mengingat situasi yang tidak menguntungkan di negara ini, saya menyatakan mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi,” tulis Sharma Oli dalam suratnya kepada Presiden Ramchandra Paudel pada Selasa (9/9) setelah pemerintahannya disalahkan atas pecahnya kerusuhan paling berdarah dalam satu dekade.
Menentang jam malam yang tak terbatas, ribuan pemuda Nepal kembali turun ke jalan di Kathmandu pada Selasa, menuntut perubahan dan bentrok dengan polisi anti huru hara. Beberapa pengunjuk rasa membakar gedung-gedung milik pemerintah.
Dikutip dari Al Jazeera, demonstrasi yang disebut protes Gen Z meletus setelah pemerintah memblokir sejumlah platform, termasuk Facebook, X, dan YouTube, Tik-Tok dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah.
Namun, protes-protes justru makin meluas dan mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas. Khususnya, banyak anak muda yang marah karena anak-anak pemimpin politik – yang disebut “anak nepo” – tampak menikmati gaya hidup mewah dan berbagai keuntungan, sementara sebagian besar anak muda kesulitan mencari pekerjaan.
Pada Selasa ini, meskipun pemerintah mencabut perintahnya dan berbagai aplikasi jejaring sosial kembali online, protes kembali terjadi, menyebar dari ibu kota ke beberapa kota di seluruh negeri.
“Pemerintah Nepal telah jatuh, kaum muda telah memenangkan protes,” kata tokoh protes utama Sudan Gurung, dalam sebuah unggahan di Instagram yang baru saja dipulihkan. “Masa depan adalah milik kita.”
Presiden Ram Chandra Poudel, kepala negara seremonial, mengimbau para pengunjuk rasa untuk terlibat dalam diskusi guna menemukan resolusi damai dan menghentikan eskalasi lebih lanjut.
Dalam pesan video, panglima militer Nepal Ashok Raj Sigdel mendesak para pengunjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi guna mencegah hilangnya nyawa dan harta benda lebih lanjut dan untuk maju berdialog.
Lantas apa yang menjadi penyebab aksi massa tersebut? Meskipun reformasi demokrasi dideklarasikan, korupsi di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa itu tetap merajalela. Peluang ekonomi didalam negeri sangat terbatas, jutaan warga Nepal mencari pekerjaan di luar negeri, seperti di negara-negara Teluk, Korea Selatan, dan Malaysia, serta mengirimkan uang untuk menghidupi keluarga mereka.
Dengan pengangguran di kalangan pemuda mencapai sekitar 20 persen tahun lalu, menurut Bank Dunia, pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari 2.000 pemuda meninggalkan negara itu setiap hari untuk mencari pekerjaan di Timur Tengah atau Asia Tenggara.
Oli, 73 tahun, telah menjabat untuk masa jabatan keempatnya sejak Juli tahun lalu, menjadikannya perdana menteri ke-14 di era pasca-monarki. Dua menteri kabinet mengundurkan diri pada Senin malam, dengan alasan “alasan moral”. Saksi mata mengatakan pengunjuk rasa membakar ban, melemparkan batu, dan membakar rumah beberapa politisi.
Media lokal melaporkan bahwa helikopter militer mengevakuasi para menteri dari rumah-rumah yang terkepung. Massa juga mengobrak-abrik kediaman perdana menteri dan membakar kompleks pemerintahan Singha Durbar, yang mencakup gedung parlemen dan sejumlah kementerian penting.
Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba dan istrinya, bersama dengan Menteri Luar Negeri Arzu Rana dan Menteri Keuangan Bishnu Paudel, diserang oleh demonstran sebelum tentara turun tangan.
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk, mengatakan dia “terkejut” oleh kekerasan tersebut dan menyerukan perundingan. Permohonan tersebut tampaknya tidak diindahkan. Suasana tidak menentu terus menghantui Nepal dan belum ada yang menjamin masa depan Nepal. (*)
