INDOSatu.co – KATHMANDU – Perdana Menteri Nepal Sushila Karki bergerak cepat. Sesaat setelah memangku jabatan sementara sebagai Perdana Menteri (PM), Karki yang berusia 73 hanya ingin mengantarkan Nepal memiliki pemimpin baru hasil Pemilu 5 Maret 2026 mendatang.
Karena itu, Karki yang baru mulai menjabat pada Jumat (12/9) meminta kepada rakyat Nepal, terutama Gen Z untuk membangun kembali negara Himalaya itu dengan penuh kedamaian.
Dilansir AFP, sebelum Karki jadi PM sementara, Nepal diguncang aksi demo yang menyebabkan sedikitnya 72 orang tewas dan menghancurkan gedung-gedung pemerintah serta rumah-rumah politisi.
“Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z. … Yang dituntut kelompok ini adalah pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan ekonomi. Anda dan saya harus bertekad untuk memenuhinya,” ujar Karki dalam pernyataan publik pertamanya sejak memangku jabatan PM.
Demonstrasi besar-besaran — yang disebut protes Gen Z — dimulai pada 8 September akibat larangan media sosial yang hanya berlangsung sebentar. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan, terutama kaum muda, yang marah atas korupsi dan kemiskinan yang merajalela, sementara anak-anak pemimpin politik, yang dikenal sebagai “anak nepo”, tampak menikmati gaya hidup mewah.
Protes tersebut segera berubah menjadi kekerasan, dengan pengunjuk rasa menyerang gedung parlemen dan polisi melepaskan tembakan, dan menyebabkan pengunduran diri perdana menteri Khadga Prasad Oli, yang melarikan diri dari kediaman resminya. Sementara anggota parlemen Nepal juga dikejar-kejar sampai tercebur ke sungai lalu ditimpuk batu dari atas.
Dalam kasus tersebut, Karki memastikan bahwa setiap keluarga pengunjuk rasa yang terbunuh akan menerima kompensasi uang sebesar 1 juta rupee (sekitar $ 11.330) dan mereka yang terluka akan diobatkan hingga sembuh. “Kita semua perlu bersatu untuk membangun kembali negara ini,” ujar Karki singkat.
Kantor perdana menteri yang sebenarnya—sebuah istana tua berwarna putih yang dialihfungsikan menjadi kantor—dibakar bersama kantor presiden, Mahkamah Agung, kementerian-kementerian penting pemerintah, dan beberapa kantor polisi pada 9 September, sehari setelah polisi menembaki para pengunjuk rasa. Bisnis dan rumah keluarga-keluarga penting juga diserang, termasuk beberapa toko dari jaringan supermarket populer di Nepal.
Ketenangan kembali pulih setelah tentara mengambil alih kendali jalan-jalan malam itu, dan negosiasi antara pengunjuk rasa, tentara, dan presiden dimulai untuk membahas pemerintahan sementara.
Karki diangkat sebagai perdana menteri baru pada 12 September. Ia merupakan sosok yang populer saat menjabat sebagai satu-satunya ketua Mahkamah Agung perempuan pada tahun 2016 dan 2017, dan dikenal karena pendiriannya yang menentang korupsi dalam pemerintahan. (*)
