IBARAT pasangan suami istri (pasutri), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tak hanya sekadar tidak akur. Tapi sudah pisah ranjang. Masih dalam satu rumah. Tetapi, sudah berbeda pandangan yang sangat tajam yang rasanya sulit dipertemukan.
Jika konflik di PBNU diibaratkan seperti pasutri yang sedang pisah ranjang, maka perlu segera didamaikan. Jika terus berlarut-larut, dikhawatirkan rumah tangga pasutri itu akan bubar. PBNU akan terpecah. Dan, setiap pecahan, akan berjalan sendiri-sendiri dengan legalitas yang sangat rapuh.
Jika itu terjadi, lalu umat akan ikut yang mana? Tentu tidak mudah bagi pengurus NU di tingkat wilayah (provinsi) dan pengurus di tingkat cabang (kabupaten/kota), kecamatan, dan desa-desa untuk menentukan imam yang layak jadi panutan mereka.
Ada beberapa kejadian yang dapat dipakai untuk menilai bahwa di PBNU sekarang ini sedang ada masalah besar. Pertama, ada sabotase terhadap sistem komunikasi di lingkungan PBNU. Akibatnya, komunikasi via online terputus. Kedua, dua kali rapat Syuriah PBNU tidak dilakukan di kantor PBNU, melainkan di hotel. Padahal, kantor PBNU di Jakarta sangat layak untuk rapat pengurus. Apalagi hanya rapat terbatas.
Ketiga, pertemuan sejumlah kiai sepuh di sebuah pondok di Jatim beberapa waktu lalu, yang isinya menyerukan islah (perdamaian) antarpihak, ternyata tidak ada respons positif. Keempat, terjadi saling pecat memecat. Rais Aam KH. Miftachul Achyar dan kubunya memecat Ketua Umum Yahya Cholil Staquf, alias Gus Yahya. Dan, Gus Yahya dan kubunya memecat Sekjen PBNU H. Saifullah Yusuf, alias Gus Ipul. Seru, serem.
Konflik di PBNU itu mencuat di permukaan, terutama sejak rapat Syuriah PBNU meminta Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Gus Yahya diberi waktu tiga hari. Jika tidak mau mengundurkan diri, maka akan diberhentikan dari jabatannya itu.
Gus Yahya menolak mengundurkan diri. Syuriah PBNU lalu memberhentikannya. Tetapi, hukuman dari Syuriah itu dilawan. Gus Yahya tidak mau diberhentikan. Dia menganggap pemberhentian itu tidak sah. Tidak konstitusional. Salah satu argumentasi dia, ketua umum dipilih oleh muktamar. Hanya muktamar yang berhak memberhentikan ketua umum.
Tidak hanya sebatas itu, Gus Yahya yang menganggap dirinya masih sebagai ketua umum yang sah. Dia justru memberhentikan Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PB NU. Jadilah saling pecat. Rais Aam memecat ketua umum. Dan, ketua umum yang sudah dipecat malah memecat sekjennya. Kayak sinetron.
Konflik semakin meruncing. Suasana di PBNU semakin panas. Rapat Syuriah PBNU di bawah pimpinan Rais Aam KH. Miftachul Achyar kemudian menunjuk KH. Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PB NU. Maka, ibarat air yang sedang panas, kini semakin mendidih.
Konon, banyak masalah di PBNU selama ini. Ada yang menyebutkan, salah satu masalah pemicu konflik itu adalah rencana pengelolaan tambang batu bara yang diberikan kepada NU di era Presiden Jokowi. Ulil Absar Abdala, salah satu ketua PBNU dalam sebuah podcast secara jelas menyatakan, konflik tajam itu dipicu oleh adanya perbedaan pendapat di PBNU tentang pengelolaan tambang.
Kata Ulil, Gus Ipul bersikukuh ingin menyerahkan pengelolaan tambang itu kepada seseorang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Tetapi, beberapa pengurus di PBNU tidak setuju. Mereka lebih sreg jika pengelolaan tambang milik NU itu diserahkan kepada orang yang punya kedekatan dengan Presiden Prabowo.
Di awal-awal muncul konflik, Rais Aam Syuriah KH. Miftachul Achyar hanya menyebutkan, pemberhentian Gus Yahya dikarenakan dua dosa ketua umum. Pertama, karena Gus Yahya mengundang tokoh dari Amerika Serikat yang dicurigai sebagai agen Zionis Internasional untuk tampil dalam acara penting NU. Kedua, karena ada pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan syara’ (hukum Islam).
Sebagaimana diketahui, tahun 2024, sebelum Jokowi lengser, dia memberikan izin lokasi usaha pertambangan batu bara kepada sejumlah ormas keagamaan. Yaitu, kepada NU, Muhammadiyah, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia), dan KWI (Konferensi Waligereja Indonesia). Di antara empat ormas tersebut, hanya NU yang langsung menerimanya. PGI dan KWI menolak, dan Muhammadiyah masih mempertimbangkan antara mashlahah dan madlaratnya. (CNBC Indonesia, 27/6/2024).
NU mendapatkan izin khusus untuk mengelola wilayah pertambangan batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah itu sebelumnya menjadi bagian dari wilayah usaha pertambangan batu bara PT KPC (Kaltim Prima Coal) yang luasnya mencapai 84.938 hektare yang menghasilkan batu bara 61-62 juta ton per tahun. Sekarang, setelah dilakukan pengurangan/penciutan wilayah usaha, PT KPC tinggal menguasai 61.543 hektare.
Jika betul pengelolaan tambang batu bara itu menjadi pemicu utama perpecahan di tubuh PB NU, tentu itu sangat disayangkan. Sangat menyedihkan. Karena, pengelolaan tambang itu belum memberikan manfaat, belum menghasilkan cuan untuk NU dan warganya. Tapi justru sudah memberikan masalah (madlarat) kepada NU.
Jika betul rencana pengelolaan tambang itu menjadi penyebab gonjang-ganjing di PBNU, rasanya itu menjadi bagian dari ‘hebatnya’ Jokowi. Dia lengser dengan meninggalkan sejumlah warisan yang menghebohkan negeri ini. Polemik tentang asli atau tidaknya ijazah Jokowi hingga kini masih panas. Belum ada tanda-tanda akan selesai.
Dua warga negara sudah menjadi korban. Keduanya sudah dipenjara karena mempersoalkan ijazah Jokowi. Saat ini ada beberapa orang lagi yang ditersangkakan: Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa (RRT), dan beberapa lainnya. Anehnya, Jokowi selama ini tidak mau menunjukkan ijazahnya itu kepada publik, atau kepada polisi, ataupun kepada pengadilan.
Gus Ipul dalam sebuah video secara tegas membantah pendapat Ulil Absar itu. Katanya, tidak benar jika masalah yang terjadi di PBNU sekarang ini ada kaitannya dengan pengelolaan tambang batu bara.
Publik tentu sangat menyayangkan konflik yang saat ini terjadi di tubuh PBNU. Mengingat, massa NU itu sangat besar, tersebar hingga di lapasan bawah (grassroot), Jika di pusat terjadi konflik seperti itu, yang kasihan ya warga Nahdliyin di bawah. Ibarat rumah tangga. Jika bapak-ibunya pisah ranjang, apalagi cekcok melulu dan sampai bercerai, anak-anak mereka yang susah. Mereka kehilangan pengasuhan dari kedua orang tuanya.
Apalagi, NU dan warganya belum sempat merasakan nikmatnya cuan gedhe dari batu bara. Tetapi, batu baranya sudah lebih dulu membikin PBNU membara. Panass. Eman. Kasihan. Yaa mari kita doakan yang terbaik untuk NU, untuk para masyayikh-nya, untuk tokoh-tokohnya, dan juga untuk umatnya. (*)
DR. H. Mundzar Fahman, MM.;
Penulis adalah mantan wartawan Jawa Pos, tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur.
