INDOSatu.co – OUAGADOUGOU – Langkah berani diambil pemimpin Pemerintah Burkina Faso. Negeri yang dipimpin militer hasil kudeta itu telah mengeluarkan dekrit yang membubarkan semua partai politik (parpol) di negara tersebut. Parpol dibubarkan karena menjadi biang perpecahan.
Guna memuluskan rencana tersebut, semua parpol dipaksa pemerintah untuk menangguhkan aktivitasnya setelah kudeta empat tahun lalu. Jika berani melanggar, dampak yang diterima akan menyulitkan mereka.
Dewan menteri negara Afrika Barat itu mengesahkan dekrit tersebut pada Kamis di tengah tindakan keras pemerintah yang terus berlanjut terhadap suara-suara yang berbeda pendapat, seiring upaya pemerintah untuk menahan pemberontakan yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS).
Dilansir dari Al Jazeera, Menteri Dalam Negeri Burkina Faso, Emile Zerbo, mengatakan keputusan itu merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk “membangun kembali negara” setelah dugaan pelanggaran dan disfungsi yang meluas dalam sistem multipartai di negara tersebut.
Zerbo mengatakan bahwa, tinjauan pemerintah menemukan bahwa banyaknya partai politik telah memicu perpecahan dan melemahkan kohesi sosial rakyat Burkina Faso yang sangat plural.
Dekrit tersebut membubarkan semua partai politik dan formasi politik, dengan semua aset mereka akan dialihkan ke negara. Sebelum kudeta, negara itu memiliki lebih dari 100 partai politik terdaftar, dengan 15 di antaranya terwakili di parlemen setelah pemilihan umum 2020.
Burkina Faso dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traore, yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada September 2022, delapan bulan setelah kudeta militer sebelumnya menggulingkan Presiden Roch Marc Kabore.
Para pemimpin militer negara itu telah memutuskan hubungan dengan bekas penguasa kolonial Prancis dan beralih lebih mendekat ke Rusia untuk mendapatkan dukungan keamanan.
Pada tahun 2024, sebagai bagian dari tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat, pemerintah memerintahkan penyedia layanan internet untuk menangguhkan akses ke situs web dan platform digital lainnya milik BBC, Voice of America, dan Human Rights Watch.
Saat menjauh dari Barat, Burkina Faso bergabung dengan negara tetangganya, Mali dan Nigeria, yang juga diperintah oleh pemerintahan militer, dalam membentuk Aliansi Negara-Negara Sahel (AES) dalam upaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan militer. (*)
