INDOSatu.co – JAKARTA – BPJS Kesehatan akhirnya bersikap tegas. Lembaga penyelenggara jaminan sosial itu mengkonfirmasi, bahwa rumah sakit seluruh Indonesia tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan penanganan yang bersifat darurat, termasuk untuk cuci darah.
Ketentuan tersebut juga berlaku untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sedang tidak aktif, dan sedang dialami oleh peserta JKN.
“Jadi, apapun itu tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/2).
Rizzky mengatakan, larangan penolakan tersebut berlaku untuk seluruh segmen kepesertaan dalam program JKN. “Bukan hanya PBI nonaktif ya, tapi terkait dengan segmen apa pun yang ada di program JKN,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kondisi kegawatdaruratan menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan dan tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi kepesertaan.
BPJS Kesehatan menegaskan prinsip pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat tidak boleh ditunda, sembari proses administrasi kepesertaan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut sejalan pula dengan pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Kamis (5/2). Mensos menegaskan, rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak boleh menolak melayani pasien peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mengalami penonaktifan karena masih bisa direaktivasi dengan cepat.
“Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena ini tidak bisa ditunda, apalagi yang darurat,” kata dia.
Dia menjelaskan, memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK. Sejumlah peserta mengalami penonaktifan dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan karena adanya pemutakhiran data.
Kementerian Sosial telah memastikan akan secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses reaktivasi untuk penerima yang memenuhi syarat bisa berjalan dengan cepat. Pada saat bersamaan, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada semua pasien. (*)
