MEMASUKI tahun 2026, Indonesia berada dalam situasi paradoksal yang menarik. Di satu sisi, tingkat optimisme publik sangat tinggi. Survei Ipsos awal tahun menunjukkan sekitar 90 persen masyarakat Indonesia meyakini kondisi bangsa akan lebih baik.
Tingginya harapan masyarakat tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling optimistis di dunia, di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi ekonomi, geopolitik, dan lingkungan.
Namun di sisi lain, optimisme tersebut berhadapan dengan serangkaian ujian tata kelola. Penurunan rating investasi Indonesia oleh Moody’s, serta pembekuan penyesuaian indeks oleh MSCI karena kekhawatiran terhadap transparansi data pasar, menjadi sinyal yang tidak dapat diabaikan. Jika tidak ditangani secara serius, situasi ini berpotensi menurunkan persepsi risiko Indonesia di mata investor global.
Optimisme publik sejatinya adalah modal sosial yang penting bagi stabilitas dan pertumbuhan. Ia mendorong keberanian mengambil keputusan, meningkatkan daya tahan masyarakat, dan menciptakan iklim psikologis yang kondusif bagi pembangunan. Namun optimisme tidak berdiri sendiri. Tanpa tata kelola yang kredibel, optimisme justru dapat berubah menjadi ekspektasi berlebihan yang berujung pada kekecewaan.
Di sinilah ujian tata kelola itu hadir.
Tata kelola yang baik bertumpu pada tiga pilar utama: konsistensi kebijakan, transparansi data, dan komunikasi publik yang jujur. Ketika salah satu pilar ini rapuh, kepercayaan publik dan pasar akan ikut tergerus. Penilaian lembaga pemeringkat internasional, terlepas dari segala keterbatasannya, mencerminkan persepsi terhadap ketiga aspek tersebut.
Respons negara terhadap sinyal eksternal menjadi kunci. Sikap defensif dan penyangkalan hanya akan memperbesar jarak antara optimisme publik dan realitas institusional. Sebaliknya, keterbukaan untuk melakukan koreksi menunjukkan kedewasaan tata kelola dan justru memperkuat kepercayaan jangka panjang.
Peran pemerintah pusat sangat menentukan. Presiden dan jajaran kementerian terkait perlu memastikan bahwa arah kebijakan nasional dipahami secara luas dan dijalankan secara konsisten lintas sektor. Kebijakan ekonomi dan fiskal yang baik tidak cukup hanya dirancang dengan benar, tetapi juga harus dikomunikasikan secara terbuka, termasuk risiko dan konsekuensinya.
Pemerintah daerah juga memegang peran strategis. Di tingkat inilah dunia usaha dan masyarakat merasakan langsung wajah negara. Ketidakpastian perizinan, perubahan aturan yang mendadak, dan lemahnya integritas data di daerah dapat dengan cepat menggerogoti optimisme yang dibangun di tingkat nasional.
Dunia usaha, pada gilirannya, tidak bisa hanya menjadi penerima manfaat dari iklim optimisme. Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kepercayaan sistem. Praktik bisnis yang transparan, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterlibatan aktif dalam dialog kebijakan yang terbuka merupakan bagian dari kontribusi tersebut. Dalam jangka panjang, stabilitas dan kepastian lebih bernilai daripada keuntungan sesaat.
Media, akademisi, dan masyarakat sipil juga memainkan peran penting. Media diharapkan menghadirkan kritik yang berbasis data dan konteks, bukan sensasi. Akademisi berperan menerjemahkan isu-isu teknis agar dapat dipahami publik. Sementara masyarakat sipil perlu mengawal kebijakan dengan pendekatan partisipatif dan solutif.
Sejarah Indonesia memberikan pelajaran berharga. Bangsa ini mampu bertahan dan bangkit karena keyakinan dan kebersamaan. Namun sejarah juga mencatat bahwa krisis kepercayaan terhadap tata kelola negara kerap menjadi awal dari krisis yang lebih besar. Negara tidak runtuh ketika rakyat berhenti berharap, melainkan ketika mereka berhenti percaya.
Optimisme publik yang tinggi hari ini adalah peluang sekaligus ujian. Ia akan menjadi kekuatan besar jika ditopang oleh tata kelola yang transparan, konsisten, dan akuntabel. Sebaliknya, tanpa perbaikan tata kelola, optimisme berisiko menjadi euforia sesaat. Di titik inilah negara diuji: apakah mampu mengubah optimisme publik menjadi kepercayaan yang berkelanjutan. (*)
Dr. H. Suyoto, MSi;
Penulis Pengajar Unmuh Gresik, Ketua DPP NasDem)
