INDOSatu.co – BOJONEGORO – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Ninik Susmiati, SKM., M.Kes buka suara menyikapi sorotan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Bambang Sutriyono terkait perlunya data terintegrasi untuk dua kasus penyakit menular di Bojonegoro, yakni Demam Berdasar Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC).
Ninik mengakui bahwa, Dinkes Bojonegoro telah memiliki data terintegrasi untuk semua layanan kesehatan, tidak hanya kasus DBD dan TBC, baik yang ada di layanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
”Kalau soal data yang terintegrasi, Dinkes Bojonegoro tertata dengan baik,” kata Ninik Susmiati kepada INDOSatu.co di Kantormya, Senin (30/3).
Hanya saja, Ninik mengakui, karena menyangkut penyakit menular, masyarakat dengan tingkat keresahan yang tinggi, biasanya lebih cepat melaporkan kasus penyakit yang dialami kepada pihak-pihak yang paling dekat dengan mereka, salah satunya dari kalangan DPRD. Sementara, Dinkes masih harus menunggu laporan, mulai dari tingkat layanan kesehatan yang terbawah, yaitu tingkat desa hingga Puskesmas.
”Masyarakat kecenderungannya memang seperti itu. Tapi dilaporkan kepada siapapun tidak masalah, yang penting muara pelayanan tetap ada di layanan kesehatan pemerintah,” kata Ninik.
Ninik mengungkapkan, yang dilakukan oleh Dinkes Bojonegoro saat ini adalah terus memantau semua wilayah, termasuk di daerah yang berpotensi endemi penyakit menular, baik DBD, TBC maupun penyakit menular lainnya. Caranya, kata Ninik, petugas kesehatan secara berkala melakukan crosschek di lapangan.
Selain itu, kata Ninik, petugas Dinkes juga melakukan screening untuk melokalisasi daerah, menggelar cek kesehatan gratis (CKG), sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan akses pada layanan kesehatan terdekat. Ia berharap, jangan sampai DBD dan TBC menjadi momok bagi kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data di Dinkes, dari 19.000 warga yang mengikuti screening kesehatan, hasilnya hampir 2.800-an warga berpotensi terjangkit penyakit tersebut setelah melalui Penyelidikan Epitomologi/PE.
”Hasil dari screening, umpan balik dari layanan kesehatan, mendekatkan penderita TBC pada pelayanan kesehatan terdekat, yang harapannya para penderita TBC di berbagai wilayah mendapatkan akses kesehatan yang memadai. dan itu semuanya gratis,” tukas Ninik.
Ninik juga menjelaskan bahwa Dinkes Bojonegoro telah memiliki alat pengecekan penyakit TB/PCM yang harganya juga lumayan mahal. Puluhan miliar digelontorkan untuk pengadaan alat kesehatan. Belum lagi untuk cartride PCM yang sekali pakai juga memakan biaya yang tidak kecil.
Ninik mengungkapkan, pencegahan TBC menjadi perhatian serius dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saking seriusnya perhatian terhadap TBC, pada 24 Maret lalu, pihaknya menggelar acara bareng hari TBC. Dan mulai 1 April sampai tanggal 30 April 2026 mendatang, Dinkes Bojonegoro juga mencanangkan Bulan Anti TBC.
Di bagian lain, Ninik membenarkan apa yang disampaikan wakil ketua DPRD Bojonegoro, bahwa musim pancaroba, dari musim penghujan ke musim kemarau, tren penyakit Demam Berdarah melonjak di Bojonegoro, dan ini perlu penanganan khusus selain upaya preventif, seperti pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pembagian Abate, dan fogging.
Untuk fogging, kata Ninik, tidak serta merta harus dilakukan di wilayah/daerah telah terjangkiti wabah Demam Berdarah/Dengue, karena Dinkes juga menghitung dampak dari cairan asap yang dipergunakan untuk mem-fogging, dapat mencemari makanan dan lingkungan.
”Kita menyarankan ke petugas kesehatan di lapangan pencegahan preventif melalui pemberantasan sarang nyamuk,” beber Ninik.
Ninik mengungkapkan, penyakit Demam Berdarah memang perlu ditangani dengan cepat. Ketika demam juga menjadi samar, apakah demam biasa atau demam karena gigitan nyamuk, perlu penanganan khusus. Karena itu, penanganan penyakit Demam Berdarah berbeda karena demam awal sama dengan demam penyakit pada umumnya. (*)
