INDOSatu.co – JAKARTA – Upaya mendamaikan dua kubu di internal PBNU sepertinya sulit terwujud dalam waktu dekat. Hal itu terjadi karena salah satu kubu belum sreg menerima islah yang diajukan para sesepuh NU yang sebagian besar juga mustasyar PBNU. Karena itu, upaya islah sepertinya tidak mudah direalisasikan.
Hari ini, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar justru menerbitkan surat nomor 4829/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 perihal Undangan Rapat Konsultasi Syuriah dengan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada Kamis (25/12) besok.
Surat tersebut juga menerangkan bahwa Rapat Konsultasi itu beragendakan Penjelasan Mengenai Latar Belakang, Tahapan, Prosedur, dan Substansi Keputusan Rapat Pleno PBNU.
“Menyusul surat kami nomor 4824/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 tanggal 30 Jumadal Akhirah 1447 H/21 Desember 2025 perihal penjelasan mengenai Hasil Rapat Pleno PBNU, melalui surat ini kami mengharapkan perkenan Para Kiai/Bu Nyai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk hadir,” salah satu penjelasan dalam undangan yang diterbitkan pada Rabu (24/12).
Sebaliknya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk bersama-sama menyiapkan Muktamar ke-35 NU secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ajakan tersebut disampaikan Gus Yahya saat membacakan Surat Pernyataan Nomor: 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tentang Tanggapan atas Tabayun Rais Aam: Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan, di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (24/12).
“Mari kita bersama-sama, dalam semangat musyawarah, menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik,” ujar Gus Yahya membacakan isi surat tersebut.
Gus Yahya menegaskan bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini tidak seharusnya menimbulkan perpecahan berkepanjangan yang dapat merusak NU sebagai rumah besar bersama. Ia menilai, energi organisasi semestinya difokuskan pada khidmah dan kerja-kerja keumatan, bukan pada konflik internal.
Ia pun mengajak seluruh pengurus NU di berbagai lapisan untuk tetap bekerja mengurusi jamiyah, tanpa terpengaruh oleh ketegangan yang sedang berlangsung. “Untuk itu, saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan (ukhuwah),” kata Gus Yahya.
Terkait Surat Tabayun Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menilai isi surat tersebut memiliki konteks yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah.
“Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan Rapat Harian Syuriah di Hotel Aston pada 20 November 2025 beserta seluruh keputusan turunannya, hingga klaim penetapan Penjabat Ketua Umum, adalah tindakan yang tidak memiliki dasar,” jelasnya.
Selain tidak memiliki dasar yang kuat, Gus Yahya menilai rangkaian keputusan tersebut bertentangan dengan AD/ART NU sehingga batal demi hukum.
“Karena itu, sebagai mandataris Muktamar yang bertanggung jawab menjaga konstitusi jam’iyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurut Gus Yahya, sikap tersebut diambil semata-mata untuk menjaga marwah, konstitusi, dan tatanan organisasi yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus memastikan NU tetap melangkah di atas rel konstitusional dan nilai-nilai persaudaraan. (*)
