INDOSatu.co – BANDUNG – Statemen menarik datang dari Letjen (Purn) TNI Yayat Sudrajat, SE. Sebagai Ketua Umum DHD BPK 45 Jawa Barat, Letjen (Purn) Yayat mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia harus mengevaluasi cara berpolitik yang semata berbasis uang.
Sebab, jika berpolitik karena semata berbasis uang, maka yang terjadi negara ini akan dikuasai oleh mereka yang beruang banyak atau pemilik modal. Rakyat pribumi yang punya potensi, tetapi tidak mampu secara finansial, akan terhalang untuk dapat berpartisipasi dalam kekuasaan. Dan dipastikan negara ini akan seperti negara kapitalistik.
Pernyataan tersebut disampaikan Letjen (Purn) Yayat Sudrajat saat acara Silaturahmi Pengurus DHD 45 Jawa Barat di Bandung pada Selasa (16/1). Acara dihadiri oleh Dewan Paripurna Daerah pimpinan Letjen Purn Endang Suwarya dan Dewan Kehormatan Daerah yang diketuai Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan. Selain untuk menyambut Tahun Baru 2024, acara tersebut juga dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
Lebih lanjut, Letjen (Purn) Yayat mengemukakan, betapa pentingnya proteksi pribumi untuk menyejahterakan dirinya. Jangan sampai terjadi ‘social gap’ yang tajam, dimana pribumi tersisihkan oleh non pribumi. Karena itu, Letjen (Purn) Yayat mengajak pribumi untuk berjuang, dan jaya di bumi nusantara. ”Jadilah tuan di negeri sendiri,” tutur Letjen (Purn) Yayat dalam keterangannya, Selasa (16/1).
Menurut mantan Atase Militer di RRC dan Ketua BAIS TNI ini, kembalinya tatanan bernegara ke UUD 1945 yang asli adalah suatu keniscayaan. Menjadi dasar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari dominasi politik dan ekonomi asing dan aseng. Ia mengkritik larangan menyebut China dan mengganti dengan Tiongkok. Padahal, China sendiri menyebut rakyat negaranya sebagai People’s Republic of China.
PKI dan komunis, kata Letjen (Purn) Yayat, tetap menjadi bahaya laten. DHD 45 Jawa Barat akan tetap mewaspadai kebangkitan melalui penyusupan ideologi dan perundang-undangan. Pencanangan Pancasila 1 Juni 1945, pengajuan dan pembahasan RUU HIP, serta terbitnya Keppres 2 Tahun 2022, Inpres 1 Tahun 2023 dan Keppres 4 Tahun 2023 adalah bukti adanya infiltrasi itu.
DHD 45 Jawa Barat, kata Letjen (Purn) Yayat, berjuang agar kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir orang (oligarki), baik secara politik maupun bisnis. Kedaulatan yang telah diambil oleh partai politik merupakan suatu penyimpangan. Demikian juga dengan korupsi yang harus menjadi musuh bersama.
Mengakhiri pandangannya, Letjen (Purn) Yayat Sudrajat, SE mengimbau agar pemilu dilakukan dengan jujur dan adil. Damai dalam pilihan masing-masing, walaupun mungkin pilihan itu berbeda satu dengan yang lain.
Acara dilengkapi dialog dengan narasumber Letjen (Purn) Yayat Sudrajat, SE, Letjen (Purn) Endang Suwarya, Brigjen Pol Wahyu Daeny, dan M. Rizal Fadillah, SH. (adi/red)
