INDOSatu.co – JAKARTA – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memandang bahwa kritik Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengenai Ibu Kota Negara (IKN) sejalan dengan pandangan PKS sejak awal.
“Jika alasan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan, jelas itu tidak tepat. Pemerataan ekonomi bukan dengan cara memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah,” ungkap Kholid.
Selain itu, kata Kholid, pemerataan pembangunan juga bisa dilakukan dengan cara membesarkan kota-kota yang sudah terbangun dengan baik, dan menaikan kelasnya.
“Kota-kota yang kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar, dan kota besar menjadi kota yang lebih maju lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” lanjut caleg DPR RI dapil Depok dan Bekasi tersebut.
Kholid juga mengingatkan pentingnya dana desa sebagai stimulus pembangunan di desa, agar pembangunan di desa bisa menghadirkan kesejahteraan bagi warga desa.
Alumni Universitas Indonesia (UI) ini memandang bahwa, idealnya pemindahan ibu kota harus benar-benar dirancang dengan matang dan tidak tergesa-gesa. Harus dikaji dampaknya secara komprehensif, baik dampak ekonomi, politik, sosial, historis, geopolitik, dan aspek lingkungan hidup yang ditimbulkan.
“Proses pembahasan IKN kemarin terlalu cepat dan terburu-buru. Perlu ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membahasnya kembali,” sambungnya.
Karena itu, PKS menilai bahwa proses pemindahan ibu kota ini terburu-buru, kurang cermat. Banyak hal lain bisa digarap tanpa harus membangun ibu kota negara baru. Belum lagi anggaran IKN yang besar, dipastikan akan menjadi beban APBN.
“Masih ada waktu untuk mereview kembali, mana yang perlu dikoreksi dari kebijakan pemindahan ibu kota tersebut,” pungkas Kholid. (*)
