INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, membantah keterlibatan organisasi keagamaan yang dipimpinnya dalam isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa MUI maupun Muhammadiyah tidak berada di ranah politik praktis.
“Perlu saya jelaskan, bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5).
Pernyataan itu disampaikan Anwar untuk meluruskan kabar yang menyebut kedua lembaga tersebut mendukung wacana pemakzulan Gibran yang kini tengah mengemuka di ruang publik. Menurut Buya Anwar, upaya pemakzulan adalah ranah politik yang menjadi domain partai politik dan para legislator di Senayan (Gedung DPR/MPR).
“Itu urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya,” ujar Buya Anwar itu.
Ia menekankan bahwa Muhammadiyah dan MUI justru memiliki fokus utama dalam memastikan agar pemerintah, termasuk Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini, sehingga rakyat bisa hidup aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia dalam suasana yang berkeadilan,” jelasnya.
Isu pemakzulan Gibran sebelumnya mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI-Polri menyampaikan delapan tuntutan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah permintaan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden Gibran.
Forum tersebut terdiri dari ratusan purnawirawan perwira tinggi, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Selain soal Gibran, forum ini juga mendesak agar beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) dihentikan, penataan ulang pengelolaan tambang, serta pengembalian Polri di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. (*)
