INDOSatu.co – JAKARTA – Anggota DPR RI dari Dapil Aceh Ruslan M. Daud, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.
Ia menilai, kondisi di lapangan masih jauh dari klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen suplai listrik telah kembali normal. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. DPR mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik
“Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI ini menyampaikan bahwa, ketiadaan listrik membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lambat dan membebani masyarakat. Pelayanan publik, termasuk administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat beroperasi secara normal.
“Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi terganggu,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Selain itu, pemadaman listrik berdampak pada akses air bersih karena banyak pompa air tidak dapat beroperasi. Sejumlah SPBU juga belum berfungsi karena jaringan listrik belum pulih. Hanya beberapa SPBU yang tetap beroperasi dengan genset yang menyala terbatas.
Ruslan menambahkan bahwa proses evakuasi warga terdampak turut terhambat akibat minimnya penerangan dan terbatasnya alat komunikasi. Relawan dan aparat di beberapa lokasi kesulitan memetakan daerah yang masih terisolasi karena jaringan listrik dan telekomunikasi belum stabil.
“Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan warga, kelancaran evakuasi, pemulihan ekonomi, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak. (*)
