INDOSatu.co – JAKARTA – Kementerian Kehutanan disorot karena dinilai terlalu gampang memberikan privilege yang besar kepada para pengusaha, lalu mengabaikan hak-hak rakyat kecil. Kritikan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.
Karena itu, Yohan mewanti-wanti agar Kementerian Kehutanan untuk senantiasa menjaga martabat rakyat daripada melayani para pengusaha. Menurut Yohan, kesan lebih melayani pengusaha tersebut sudah sangat kuat di Menteri Kehutanan Masa lalu.
“Karena itu, mohon Pak Menteri hilangkan kesan buruk masa lalu itu di Kementerian Kehutanan,” ujar Yohan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2)
Yohan melihat, Menteri Kehutanan sebelumnya begitu gampang untuk memberikan izin kepada pengembang pengusaha besar, lalu mempersulit rakyat-rakyat kecil yang saat ini banyak yang menempati di sekitar lingkungan hutan.
“Izin begitu gampang dikeluarkan, tapi juga banyak kasus,” lanjut Politisi Fraksi PAN ini.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan banyak pihak yang menceritakan keluhannya berkaitan dengan aparat pengusaha maupun lainnya yang berkaitan dengan lahan hutan.
“Ada Ibu Ketua (saat itu) juga hadir dari Sultra, dari Sumatra, datang ke sini di hadapan Komisi IV sambil menangis mereka menceritakan betapa susahnya mereka berhadapan dengan aparat, pengusaha dan lain sebagainya, di mana lahan-lahan mereka diambil, kemudian tidak ada yang membela,” terangnya.
Karena itu, ia berharap Kementerian Kehutanan memahami persoalan yang ada dan berhadapan langsung dengan masyarakat dan menyelesaikannya. Di antaranya seperti kawasan yang dulunya hutan kini menjadi pemukiman yang berada di Kota Kupang.
“Ini pemukiman yang sudah nyata, kemudian ada gerejanya sekolah dasar yang negeri, SMP negeri di situ, tapi kemudian ketika mau dikembangkan susah karena masih masuk kawasan hutan. Kalau yang begini-begini ngapain nggak diselesaikan? Jujur (hal ini dapat) menciptakan konflik laten antara masyarakat dan pemerintah. Kalau bisa selesaikan, selesaikan segera mungkin,” kata Yohan
“Harapan kita yang persoalan kecil-kecil, yang langsung berhadapan dengan rakyat kecil ini, tolong ini diinventarisasi karena begitu banyak di semua kabupaten, bahkan provinsi, kita selesaikan dulu, yang menyangkut dengan urusan rakyat kecil ini Pak, agar mereka jangan kemudian datang ke Komisi IV, menangis-nangis, menjerit, merasa bahwa mereka tidak dilindungi oleh negara yang mereka diami ini,” tutupnya. (*)
