INDOSatu.co – BOJONEGORO – Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Timur menyelenggarakan Press Conference dengan tajuk “APBN Kita (Kinerja dan Fakta)” Regional Jawa Timur hingga September 2023 yang kali ini diselenggarakan di Pendopo Malowopati, Komplek Kantor Bupati Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10).
Kegiatan tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Timur terkait dengan perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah (IKFP) di wilayah Jawa Timur serta peran APBN dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, Kementerian Keuangan telah memulai langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai risiko fiskal.
Taukhid, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, menegaskan bahwa, pendapatan negara mengalami kontraksi, dengan realisasi sebesar 10,06 persen dan kontraksi nominal sebesar 3,21 persen. Dirinya juga menambahkan bahwa pihaknya berupaya memberikan fasilitas khusus bagi warga Jawa Timur, termasuk pengelolaan keuangan yang baik, seperti yang terjadi di Bojonegoro.
Taukhid mengungkapkan perkembangan implementasi kerja pemerintah di Jawa Timur per 30 September 2023. Secara umum pendapatan negara dengan realisasi sebesar 70.23 persen atau Rp 180.3 triliun, dari target Rp 266 triliun,” ungkap Taukhid.
Dia juga menyebutkan bahwa kinerja ini menunjukkan kinerja yang baik dengan berbagai program yang memberikan ekstra agar penerimaan cukup tinggi. Secara nominal, pertumbuhan positif terjadi, meski terjadi kontraksi sebesar 3.3 persen.
Sementara itu, pengeluaran negara pada bulan September mencapai 71.2 persen dari total Rp 124.37 triliun. Pada tanggal 8 September, pengeluaran lebih tinggi dibandingkan pendapatan, mencapai 8.22 persen atau Rp 10.11 triliun, dan secara keseluruhan surplus sebesar Rp 132.35 triliun.
Taukhid menambahkan, capaian untuk belanja sebesar 4.32 melalui transfer dana daerah, fiskal cukup kuat untuk mendukung kinerja APBD di setiap daerah. Dan TKD juga menjadi komponen utama pendapatan APBD setiap daerah.” ucapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto membandingkan kondisi Bojonegoro dengan wilayah lain di Jawa Timur, termasuk perkembangan ekonomi dan APBD. Dia juga menekankan tantangan untuk terus mempercepat pengeluaran APBD di Bojonegoro.
Adriyanto tidak menyalahkan adanya anggapan bahwa pembelanjaan dianggap rendah. Diakuinya, ada beberapa belanja besar yang saat ini belum terealisasi, seperti diantara pengadaan tanah Waduk Karangnongko dan lainnya.
”Proyek sudah dikerjakan, namun invoice-nya belum masuk. Tinggal pembayaran saja,” kata pria asli Palembang itu.
Dia berharap, pada akhir Oktober pengeluaran daerah akan meningkat dan bisa dipercepat pada November. Dia juga menambahkan, realisasi kredit UKM secara umum di Jawa Timur sebetulnya cenderung menurun. Itu terjadi karena adanya regulasi. ”Karena itu, komitmen Pemkab Bojonegoro akan terus mendorong dan mendukung UMKM.” pungkas Bupati Adriyanto. (*)
