Blejeti Dedi Mulyadi, Komisi IV: Abai Peternakan, Pandai Pencitraan

  • Bagikan
KRITIK KERAS: Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik kondisi peternakan di Kabupaten Purwakarta yang menurutnya banyak masalah belum terselesaikan saat dipimpin Dedi Mulyadi menjadi bupati.

INDOSatu.co – JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat kritik tajam. Mantan bupati Purwakarta, Jawa Barat itu diblejeti karena dianggap abai dan menelantarkan kondisi peternakan yang amburadul semasa menjabat sebagai bupati.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik kondisi peternakan di Kabupaten Purwakarta yang menurutnya banyak masalah belum terselesaikan. Ia menyoroti kurangnya perhatian mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, terhadap permasalahan ini selama masa jabatannya.

Baca juga :   Mapan dengan Konstruksi Politik, Gus Yahya Tegaskan NU Tak Mau Terlibat Politik Praktis

Firman Soebagyo menyampaikan hal itu kepada wartawan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/5).

Di Kabupaten Purwakarta, kata Firman, banyak permasalahan. Banyak permasalahan yang selama ini belum terselesaikan. Firman juga menanyakan, apakah di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, waktu menjadi Bupati, itu juga sudah dilaporkan. Dan ternyata sudah dilaporkan semua.

Artinya, kata Firman, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai di zaman kepemimpinan Dedi Mulyadi. Dan ternyata, mereka membiarkan saja kondisi tersebut sampai hari ini.

Baca juga :   Deklarasi Bogor, Poros Buruh Dukung Pasangan AMIN dan Tetapkan 10 Setan Industri

”Makanya saya tadi pertegas, apakah Bapak Dedi Mulyadi waktu menjadi Bupati, peduli tidak? Ternyata sudah dilaporkan persoalan problem peternakan di Kabupaten Purwakarta dan peternak swasta ini, tidak mendapat kepedulian dari dia (Dedi Mulyadi, Red),” ujarnya.

Dengan demikian, Firman mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terbuai dengan pencitraan di media sosial yang dapat menutupi realita di lapangan. Selain itu, Dirinya juga menegaskan bahwa optimalisasi peran BUMN, kerja sama lintas kementerian, dan perlindungan terhadap peternak lokal adalah kunci sukses swasembada daging nasional.

Baca juga :   Evaluasi Haji 1443 H., Iskan: Masih Bisa Dipangkas, Biaya Haji Tahun Depan Harus Lebih Murah

“Artinya apa, selama ini mengatakan success story dan sebagainya. Daerahnya sendiri di Kabupaten Purwakarta, banyak meninggalkan masalah. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita. Karena itu, jangan sampai kita terbuai dengan pencitraan-pencitraan melalui sosial media,” pungkas Firman. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *