TIYO ARDIANTO menjadi perbincangan nasional. Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UGM (Universitas Gadjah Mada) itu dengan lugas menyebut rezim pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai rezim bodoh.
Kecaman ini seperti bom yang meledak di lingkaran elite politik nasional. Sirkel elite Prabowo selalu mengklaim bahwa Prabowo tidak anti-kritik. Tapi, reaksi terhadap kritik Tiyo berbicara lain.
Hal itu bisa dilihat dari reaksi Prasetyo Hadi, juru bicara Prabowo. Ketika ditanya mengenai teror terhadap Tiyo, dia bilang tidak tahu siapa pelaku teror. Alih-alih, Prasetyo malah menyoal etika Tiyo dalam menyampaikan kritik.
Narasi yang dipakai Prasetyo Hadi khas narasi lama produk Orde Baru. Dia bilang, pemerintah tidak anti kritik. Tetapi, kritik ada etikanya. Jangan memakai diksi yang kurang sopan. Tidak lupa ada petitah-petitih bahwa sebagai bagian dari masyarakat timur harus selalu memegang sopan santun dan adab.
Tentu Tiyo punya pertimbangan tersendiri mengapa ia memakai diksi ‘’bodoh’’. Publik sudah sangat hafal dengan diksi ‘’dungu’’ yang menjadi trade mark Rocky Gerung yang lebih dulu dikenal publik.
Sudah lama publik tidak mendengar ungkapan trade mark itu dari Rocky. Maka, ketika Tiyo muncul dengan diksi ‘’bodoh’’, sebagian publik, yang rindu sosok kritis, seperti tersiram air segar penghapus dahaga.
Mungkin saja Prabowo tidak anti kritik. Tetapi, Prabowo tidak menginginkan ada oposisi. Prabowo terobsesi dengan sebuah kondisi yang bersatu tanpa ada yang berada di seberang jalan. Ia berpendapat bahwa kesatuan dan persatuan nasional menjadi syarat utama keberhasilan program-program pembangunannya.
Ia mengundang para vokalis ke Istana untuk berdialog. Mereka disebut sebagai oposisi, meskipun banyak yang mempertanyakan kriteria oposisi yang dipakai untuk mereka yang diundang ke Istana.
Prabowo mengundang 1.200 guru besar dan rektor ke Istana. Banyak yang berharap bahwa pertemuan itu menjadi dialog yang kritis dan terbuka antara para intelektual dengan presiden. Nyatanya tidak ada dialog, hanya monolog, taklimat alias briefing. Sepulang dari acara itu para profesor malah dikasih PR untuk membaca dan mempelajari buku karangan Prabowo tebal-tebal sebanyak empat jilid.
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bodoh berarti ‘’stupid’’, tidak cepat mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak bisa mengerjakan sesuatu. Dungu artinya sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, atau bodoh. Menurut definisi itu sebutan dungu ala Rocky Gerung lebih keras dibanding sebutan bodoh dari Tiyo Ardianto.
Rocky aman-aman saja dan selalu lolos dari jeratan hukum. Tiyo dan orang tuanya diteror dan diintimidasi oleh orang tidak dikenal. Ada candaan yang mengatakan Rocky seharusnya dihukum penjara dengan pasal ‘’membocorkan rahasia negara’’, karena kepala negara memang dungu.
Sebagai anak muda yang kritis sangat bisa dipahami mengapa Tiyo kehabisan istilah untuk menggambarkan rezim Prabowo-Gibran. Tiyo marah terhadap kasus bunuh diri siswa SD di NTT. Ia tidak bisa membeli alat tulis dan buku sekolah karena orang tuanya miskin. Sementara Prabowo dengan bangga membual dengan program MBG (makan bergizi gratis) yang menghabiskan anggaran Rp 335 triliun.
Tiyo marah dan menganggap bodoh pemakaian istilah gratis dalam MBG. Seolah-olah program itu giveaway dari pemerintah, padahal rakyat membayar dengan pajak hasil cucuran darah dan keringat.
Mungkin kita semua lebih merasa terwakili oleh Tiyo ketimbang oleh para anggota DPR yang tone deap terhadap banyak persoalan. DPR tidak bereaksi terhadap Prabowo yang bergabung dengan Board of Peace bikinan Donald Trump, dan dengan ikhlas rela dipalak Rp 17 triliun oleh Trump.
Banyak drama di DPR, yang dalam kategori Tiyo, disebut bodoh. Ada anggota DPR yang bikin pernyataan kontroversial mengenai tunjungan perumahan anggota DPR. Alih-alih disanksi, anggota DPR ini malah dipromosikan menjadi hakim agung. Posisinya sebagai anggota DPR digantikan oleh anak kandungnya.
Ada anggota DPR keponakan presiden yang bikin pernyataan kontroversial, dan mendapat respons keras dari netizen. Ia kemudian mengajukan pengunduran diri. Tapi, oleh pimpinan DPR pengunduran diri ditolak, ia tetap menjadi anggota DPR.
Ada wakil ketua Komisi III DPR yang bikin pernyataan yang dianggap menyakiti perasaan rakyat mengenai tunjangan perumahan anggota DPR. Rumahnya nan megah bak istana dijarah dan dihancurkan oleh rakyat. Ia disanksi. Tapi, dalam enam bulan sekarang ia balik lagi pada posisi dan jabatan yang sama.
Ada anggota DPR yang joget-joget saat sidang. Rakyat marah dan menjarah rumah-rumahnya yang bak istana. Beberapa bulan kemudian anggota DPR itu sudah balik lagi ke DPR, dan kembali ‘’cengengas-cengenges’’.
Ada keponakan presiden yang oleh publik dianggap tidak cukup kompeten untuk menjadi wakil gubernur BI (Bank Indonesia). Dengan bim salabim dia bisa mem-by pass banyak orang-orang senior, dan kemudian dilantik menjadi wakil gubernur BI.
Coba tanyakan kepada Tiyo mengenai berbagai drama itu. Sangat mungkin ia akan menjawab ‘’bodoh’’. (*)
Dhimam Abror Djuraid;
Penulis adalah Ketua Dewan Pakar PWI Pusat.
