INDOSatu.co – LAMONGAN – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun anggaran 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Wilayah Kabupaten Lamongan, di ruang Command Center Pemkab Lt.3, Kamis (21/12).
Penyerahan secara simbolis ini dijadikan momentum untuk lebih awal menyusun perencanaan pembangunan dengan penggunaan anggaran tahun 2024. Hal itu perlu dilakukan untuk menghasilkan pembangunan yang merata, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, perputaran keuangan di masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan penyerahan lebih awal, akan menjadikan perencanaan lebih awal pula. Ketika perencanaan yang kita laksanakan lebih awal, akan menghasilkan pembangunan merata yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pembangunan merata tentu akan mendukung kesejahteraan masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes usai menyerahkan secara simbolis Satuan Kerja Wilayah Kabupaten Lamongan.
Dana yang diamanatkan kepada Kabupaten Lamongan dalam buku alokasi TKD 2024 senilai Rp 2,42 triliun tersebut telah diterima langsung oleh Bupati Lamongan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 13 Desember 2023 lalu. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program nasional yang amanat Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024 yang meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi, penekanan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, dan pengendalian stunting.
“Lamongan mengalami kenaikan anggaran, pada tahun 2023 mendapatkan Rp 2,25 triliun dan pada tahun 2024 mendapatkan Rp 2,42 triliun. Pemkab Lamongan harus mampu tertib dalam perencanaan dan penggunaan anggaran untuk fokus pembangunan yang memiliki dampak kesejahteraan pada masyarakat,” terang Pak Yes.
Pak Yes juga menyampaikan bahwa Kota Soto tahun ini menduduki nilai A pada indeks pengelolaan keuangan daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan masuk sebagai 10 besar daerah pengelola keuangan daerah terbaik di Indonesia.
“Penghargaan yang kami terima merupakan buah hasil dalam realisasi, dukungan, serta sinergitas seluruh pengguna anggaran di Kabupaten Lamongan dalam mengelola anggaran. Itu harus kita pertahankan,” kata Pak Yes.
Terlebih, saat ini penyerahannya dilakukan secara elektronis melalui aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sehingga dipastikan akuntabilitasnya terjaga. Selain itu, juga efektif karena pelaksanaan lebih ringkas dari 12 tahap menjadi 4 tahap saja menggunakan aplikasi SAKTI.
Dipaparkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno, belanja negara untuk satker Kementerian Negara/Lembaga di Kabupaten Lamongan tahun 2024 mencapai sebesar Rp 455,51 miliar untuk 21 Satuan Kerja, yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 244,82 miliar, Belanja Barang Rp 206,77 miliar, dan Belanja Modal Rp 3,92 miliar.
Kebijakan umum belanja TKD tahun 2024 mengarahkan semua untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan TKD, meningkatkan efektivitas penggunaan TKD dalam mendukung program prioritas nasional, serta mendorong Pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi.
”Selain itu, juga untuk memperkuat kebijakan pengalokasian dan penyaluran TKD berdasarkan kinerja,” tutur Teguh usai menyerahkan secara simbolis DIPA petikan dan buku TKD 2024 kepada Pemkab Lamongan yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan. (*)
