INDOSatu.co – BANDUNG – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tentang alokasi dana sebesar Rp 1 triliun kepada Nahdlatul Ulama (NU) direspon keras oleh sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Jawa Barat.
Ketua FSOI Jabar, Abdullah Syu’aib menilai, klarifikasi mengenai alokasi dana hibah APBD Rp 1 triliun, tidak cukup diberikan kepada PWNU semata.
“Klarifikasi juga harus disampaikan kepada elemen lain di Jawa Barat, termasuk organisasi keagamaan, organisasi kebudayaan, organisasi profesi atau kelompok masyarakat lainnya, karena APBD merupakan dana rakyat yang pengalokasiannya harus transparan, akuntabel dan objektif,” ungkap Abdullah melalui pernyataan tertulis, Selasa (3/1).
Abdullah menegaskan, penyaluran dana APBD tidak boleh bersifat subjektif. Menurut dia, gubernur harus memiliki sandaran dan parameter berbasis perundang-undangan dan kelayakan berdasarkan hak serta keadilan.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris FSOI Jawa Barat, Harry Maksum. Maksum yang juga Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Jawa Barat itu menegaskan, pihaknya perlu untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi dari Gubernur Ridwan Kamil, atas pengalokasian dana hibah APBD sebesar Rp 1 triliun kepada NU Jawa Barat.
“Selain itu, kami juga perlu mendapatkan informasi pola pengalokasian baku bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya di Jawa Barat,” ungkap Harry Maksum.
Hibah yang disampaikan kepada masyarakat, lanjut Harry Maksum, harus didasari sikap adil. Menurut dia, penyaluran hibah jangan sampai timpang antara satu ormas dengan ormas lainnya, terlebih lagi jika besarannya sangat mencolok.
“Kalau mau, alokasinya proporsional saja. Biar terasa adil. Karena ini menyangkut rasa keadilan,” tegasnya.
Pernyataan Sikap
Sementara itu, melalui pernyataan sikapnya, FSOI Jawa Barat menyatakan mendukung PWNU Jawa Barat untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi atas ungkapan Gubernur Ridwan Kamil mengenai pengalokasian daba Hibah APBD kepada NU Jawa Barat.
Mereka juga meminta agar Gubernur Ridwan Kamil memberi penjelasan pula kepada organisasi lain di Jawa Barat, termasuk kepada Ormas Kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Organisasi Islam (FSOI) Jawa Barat.
Selain itu, FSOI Jabar juga mendesak DPRD Jawa Barat untuk memanggil Gubernur Ridwan Kamil agar menjelaskan kepada Dewan mengenai pola dan dasar pengalokasian Hibah APBD selama ini, termasuk alokasi dana hibah 1 triliun rupiah kepada NU Jawa Barat.
Mereka juga meminta agar lembaga-lembaga negara yang berwenang seperti BPK, Ombudsman dan KPK untuk turut mencermati, mengawasi dan atau memeriksa pengalokasian dana Hibah APBD Jawa Barat di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil.
FSOI Jabar juga mengajak seluruh elemen Organisasi dan Warga Jawa Barat untuk ikut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemerintahan Jawa Barat, khususnya yang menyangkut tata kelola keuangan termasuk pola pengalokasian dana Hibah APBD Jawa Barat kepada Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam suatu acara, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pernah menjelaskan bahwa benar, berdasarkan data, ia telah menggelontorkan dana 1 triliun kepada NU Jawa Barat. Menurut Ridwan, itu didasarkan pada kecintaan.
“Itu lah kecintaan saya kepada kaum nahdliyin, sebanyak itulah, sebesar itulah kecintaan saya kepada kaum nahdliyin. Hanya karena butuh penjelasan ya tinggal dijelaskan”. Pengakuan itulah yang mengejutkan publik Jawa Barat. Pemberian Dana Hibah Rp 1 triliun itu dipertanyakan publik, sehingga mereka perlu minta penjelasan. (adi/red)
