INDOSatu.co – JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1).
Bagi PDIP, Rakernas I pada 2026 ini sangat strategis karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Januari 2026.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun tampak menghadiri Rakernas tersebut. Megawati tiba di lokasi acara sekitar pukul 14.07 WIB. Kehadirannya disambut antusias oleh para kader serta jajaran pimpinan PDI Perjuangan yang telah menunggu di lobi gedung.
Megawati yang mengenakan busana merah bermotif hitam tampak menyapa dan menyalami sejumlah petinggi partai sebelum memasuki gedung acara. Tak lama setelah itu, Megawati bersama jajaran pimpinan PDI Perjuangan langsung menuju ruang utama untuk mengikuti rangkaian Rakernas.
Sayangnya, putri Bung Karno itu tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang telah menunggu lama di lobi utama. Hingga berita ini diturunkan, rangkaian kegiatan Rakernas masih berlangsung secara tertutup.
Sejumlah tokoh partai maupun nonpartai telah lebih dahulu hadir di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, serta pengamat politik Rocky Gerung.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan bahwa partainya akan tetap mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung. Dia menilai, wacana pilkada melalui DPRD adalah sebuah kemunduran dalam negara demokrasi.
“Kita kan sudah jelas ya (mendukung pilkada langsung), beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan,” kata Ganjar di lokasi Rakernas PDIP, Ancol, Sabtu (10/1).
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menjelaskan, Indonesia sudah pernah melakukan pilkada melalui DPRD pada era Orde Baru. Namun, rakyat menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung setelah Reformasi dilakukan.
Ganjar menjelaskan, pada awal pembentukan regulasi, sempat terjadi dinamika dalam mekanisme pemilihan. Namun, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga pilkada langsung diberlakukan secara nasional.
“Mahkamah Konstitusi juga mengatur bahwa ini rezim (SBY, Red) pemilu, maka langsung,” ucap Ganjar. Karena itu, ia menilai, upaya untuk kembali mereduksi atau mengubah mekanisme pilkada langsung berpotensi mengulang perdebatan lama yang sudah diselesaikan secara konstitusional.
Menurut dia, wacana itu juga merupakan langkah mundur dalam sistem demokrasi. “Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemunduran pada soal itu. Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” pungkas Ganjar. (*)
