INDOSatu.co – BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengikuti rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bertempat di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/3. Bupati Wahono hadir bersama Ketua DPRD Abdulloh Umar dan Pj Sekda Djoko Lukito.
Hadir dalam kegiatan ini Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Rapat juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Bojonegoro. Pemkab, kata Bupati, akan menjalankan program pelayanan berbasis E-Government dan SapaBupati atau Saluran Aspirasi dan Pengaduan untuk Bupati. Selain itu juga melibatkan akademisi dan badan riset daerah untuk ikut terlibat dalam perencanaan tata kelola.
“Melalui upaya-upaya ini kami berharap masyarakat bisa ikut mengawasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Semua akan dilaksanakan secara transparan,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budianto mengungkapkan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kepala daerah yang hadir. Hal ini menjadikan semangat bersama dalam upaya mencegah tindak korupsi di instansi daerah.
Ketua KPK Budianto juga menegaskan bahwa komitmen bersama untuk memberantas korupsi harus terus ditegakkan. Langkah ini harus dimulai dari atas. Harapannya kemudian akan menjadikan contoh ke bawah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita berharap ada perencanaan yang baik dan jelas, MCP (Monitoring Center for Prevention, red) mencoba menjadi sistem monitoring yang terintegrasi. Kedepan kita membutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah hingga ke pemerintahan desa untuk melaksanakan perencanaan yang baik,” terang Setyo Budianto. (*)
