INDOSatu.co – JOMBANG – Silaturrahmi mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng sesi pertama telah usai dilakukan. Dari jajaran syuriah diwakili oleh Rais Syuriah PBNU Prof Dr. Mohammad Nuh, sedangkan dari unsur tanfidziyah hadir H. Nur Hidayat.
Prof Nuh menyampaikan, forum silaturrahmi ini adalah media baik yang digagas Pesantren Tebuireng melalui KH Umar Wahid (Gus Umar) untuk menyampaikan secara langsung kepada para kiai sepuh terkait persoalan yang terjadi di tubuh PBNU dari dua arah sekaligus. Ia juga menilai forum ini juga sebagai sarana untuk mencari solusi terbaik bagi NU ke depan.
“Tugas saya menyampaikan apa adanya yang sedang terjadi. Forum ini juga sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Ploso beberapa hari yang lalu, untuk mencari alternatif-alternatif, solusi yang terbaik bagi Nahdlatul Ulama,” kata Prof Nuh usai mengikuti forum silaturrahmi Pesantren Tebuireng, Sabtu (6/12).
Prof Nuh mengaku, belum ada saran atau kebijakan yang diambil oleh kiai-kiai sepuh setelah forum silaturrahmi usai digelar. Termasuk dorongan terjadinya islah (perdamaian) kedua kubu yang beda pandangan.
“Belum. Jadi hasilnya itu kami menyampaikan saja. Menyampaikan soal apa yang sedang terjadi dan mengapa syuriah mengambil keputusan itu,” jelas mantan Rektor Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) itu.
Saat ditanya kemungkinan ada dorongan islah dari kiai sepuh, Prof Nuh menegaskan akan menerima sebagai saran. Namun, kebijakan organisasi tetap harus melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
“Masukan apapun ya diterima dengan baik. Tapi kan ada lembaga yang mengambil keputusan itu. Yaitu lembaga organisasi. Yang terlepas dari ide-ide yang sangat mulia dari beliau-beliau, oke. Tetapi keputusan akhirnya harus melalui mekanisme organisasi. Karena ini persoalan organisasi,” terangnya.
Keputusan Syuriah PBNU memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU menurut Prof. Nuh belum berubah hingga sekarang.
“Bagi Syuriah, keputusan apa yang sudah diambil di Rapat Harian Syuriyah dan posisi syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur organisasi PBNU, tentu itu sudah selesai,” jelas Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Keputusan tersebut diambil, menurut Prof. Nuh, bukan karena masalah individu, melainkan murni persoalan organisasi.
“Tidak ada perselisihan individu, tetapi konteksnya adalah konteks karena ada kesalahan. Dan dari kesalahan itulah, maka diberikan sanksi itu, mundur atau diberhentikan,” ungkapnya.
Kendati demikian, Prof Nuh berharap setelah kiai-kiai sepuh mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, mereka akan memberikan pandangan-pandangan terbaik demi kebaikan Nahdlatul Ulama ke depan.
“Mudah-mudahan sekecil apa pun peluang itu, kalau memang itu demi kebaikan Nahdlatul Ulama harus kita tindak lanjuti, kita cari, sehingga sekali lagi demi kebaikan Nahdlatul Ulama. Saya kira itu,” tuturnya.
Sesi kedua masih berlangsung hingga berita ini diterbitkan, silaturrahmi jajaran mustasyar, syuriah, dan tanfidziyah sesi kedua masih berlangsung dan tertutup. Awak media tidak diperkenankan mengikuti forum guna mengambil dokumentasi secara langsung.
Hadir dalam forum itu, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal H Amin Said Husni dan Bendahara Umum H Sumantri Suwarno (berdasarkan rotasi Rapat Tanfidziyah), serta Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, dan beberapa kiai lainnya. (*)
