INDOSatu.co – YOGYAKARTA – Invasi Amerika Serikat (AS) ke Venezuela dinilai tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Amerika Latin, tetapi juga berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi Indonesia. Eskalasi konflik geopolitik tersebut dinilai dapat mempersempit ruang ekspansi perdagangan dan investasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Statemen tersebut disampaikan Pakar Politik Ekonomi Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Faris Al-Fadhat, Ph.D.. Faris menilai, situasi tersebut meningkatkan risiko geopolitik kawasan yang berdampak pada persepsi investor global. Menurutnya, ketidakpastian politik di Amerika Latin dapat menghambat upaya Indonesia dalam memperluas jejaring ekonomi internasional.
Faris menjelaskan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mulai memandang Amerika Latin sebagai pasar strategis. Karakteristik demografis, potensi konsumsi, serta struktur pasar kawasan tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Amerika Latin sebagai target ekspansi baru bagi pelaku usaha nasional, baik sektor swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
“Indonesia melihat Amerika Latin sebagai future market. Namun, tantangan utamanya adalah stabilitas politik kawasan tersebut,” ujar Faris saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/1).
Faris menambahkan, invasi AS ke Venezuela justru memperkuat persepsi Amerika Latin sebagai kawasan yang rawan konflik dan ketidakpastian. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kalkulasi risiko investasi dan perdagangan, terutama bagi negara-negara yang bukan aktor utama dalam geopolitik global.
“Ketika Indonesia ingin meningkatkan volume perdagangan dan investasi ke kawasan tersebut, konflik seperti ini menjadi pengganggu serius. Upaya besar yang dilakukan bisa menjadi tidak sebanding dengan jaminan keberlanjutan investasi dalam jangka panjang,” jelasnya.
Dampak tersebut dinilai akan semakin terasa jika invasi memicu reaksi keras, baik dari masyarakat regional maupun negara-negara Amerika Latin lainnya. Eskalasi ketegangan berpotensi memperburuk iklim usaha dan mempersempit ruang gerak negara-negara middle power yang tengah mencari pasar dan peluang ekonomi baru.
Karena itu, Faris menilai Indonesia tidak cukup hanya mengambil sikap normatif dalam merespons konflik tersebut. Ia menekankan pentingnya Indonesia bersikap lebih strategis dalam politik global, khususnya dalam membela tata kelola internasional yang berbasis aturan.
“Indonesia perlu menyuarakan bahwa persoalan seperti ini tidak boleh diselesaikan secara unilateral. Dunia harus kembali pada mekanisme multilateral dan rule-based order,” tegasnya.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UMY ini menilai, sikap tersebut penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam dinamika geopolitik global. Indonesia, menurut Faris, harus mampu memperkuat posisinya sebagai negara dengan kepentingan ekonomi global sekaligus komitmen terhadap stabilitas internasional.
“Di tengah konflik ini, Indonesia justru dapat mengambil leverage diplomatik dengan bersuara lebih tegas, termasuk bersama ASEAN, untuk mendorong penyelesaian konflik secara multilateral,” pungkasnya. (*)
