INDOSatu.co – NEW YORK – Israel benar-benar terpojok dan bakal dikucilkan sebagai negara bangsa. Setelah berjanji akan mengakui Palestina sebagai negara pada September 2025 mendatang, Prancis ternyata menggalang dukungan kepada negara-negara lain.
Sebagai salah satu ketua konferensi PBB di New York minggu ini, dukungan politik Prancis memang berbeda dengan sebelumnya. Keputusan itu diambil Presiden Immanuel Macron setelah menyaksikan tragedi kemanusiaan yang dilakukan Israel untuk memblokade bantuan makanan untuk warga Gaza. Akibatnya, ratusan bahkan ribuan warga Gaza meninggal dunia karena kelaparan.
Dilansir oleh AFP, Prancis dan Arab Saudi bersama-sama memimpin pertemuan tingkat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu ini dalam upaya menciptakan momentum bagi pengakuan internasional atas negara Palestina. Lebih dari 100 negara menghadiri pertemuan tiga hari di New York, 28-30 Juli.
Israel, yang menentang solusi dua negara, memboikot pertemuan puncak tersebut, yang juga digambarkan oleh Amerika Serikat sebagai “kontraproduktif”. Pembicaraan tersebut menyusul pengumuman yang dibuat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron Kamis lalu bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September, selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pertemuan tersebut ditunda dari akhir Juni dan diturunkan dari pertemuan empat hari para pemimpin dunia di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah , termasuk perang Israel-Iran selama 12 hari dan perang di Gaza.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan bahwa belakangan ini menjadi titik balik dan titik transformasional bagi implementasi solusi dua negara.
“Kita harus mencari cara dan sarana untuk beralih dari berakhirnya perang di Gaza ke berakhirnya konflik Israel-Palestina,” ujarnya kepada para delegasi.
Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi untuk membagi Palestina – yang saat itu berada di bawah mandat Inggris – menjadi negara-negara Yahudi dan Arab yang terpisah. Israel dideklarasikan pada tahun berikutnya.
Selama puluhan tahun, sebagian besar negara anggota PBB telah lama mendukung pembentukan negara Palestina merdeka bersama Israel.
Namun, perluasan cepat pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan pernyataan publik oleh para pemimpin Israel yang menolak kedaulatan Palestina, kekhawatiran berkembang bahwa negara Palestina yang layak mungkin semakin tidak dapat dicapai.
Barrot memperingatkan bahwa akan menjadi ilusi jika hanya berpikir bahwa Palestina dan Israel dapat mencapai gencatan senjata yang langgeng tanpa memiliki garis besar tentang apa yang akan terjadi di Gaza setelah perang berakhir dan memiliki cakrawala politik. (*)
