INDOSatu.co – LAMONGAN – Pembahasan RAPBD tahun 2023 Kabupaten Lamongan memasuki rapat Paripurna hari ke-3, Senin (7/11). Dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif sebagai tanggapan Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi atas Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Menyampaikan jawaban atas beberapa pertanyaan DPRD Kabupaten Lamongan selaku badan legislatif, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengungkapkan, terdapat penurunan signifikan pada retribusi daerah sebagaimana evaluasi Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Kata Pak Yes, penurunan itu sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan. Hal itu dikarenakan perubahan postur rekening pendapatan dari pelayanan kesehatan berubah menjadi Pendapatan BLUD
“Adapun untuk penentuan proyeksi pendapatan transfer tahun anggaran 2023 yang lebih besar dari tahun sebelumnya, hal itu merupakan ketetapan definitif dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta tren realisasi dalam kurun waktu 3 tahun,” jelas Bupati Yes.
Sedangkan di bidang pendidikan, Pak Yes menuturkan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran untuk sarana prasarana pendidikan secara merata dan berkeadilan, yang telah menjadi komitmen Pemkab Lamongan dalam menginventarisasi pendidikan di Lamongan serta pengoptimalisasian sarana prasarana pendidikan di era digital.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab Lamongan terus berupaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Lamongan dengan rehabilitasi puskesmas di beberapa kecamatan, pembebasan lahan untuk pembangunan RS Brondong, serta penambahan sarana prasarana layanan kesehatan seperti C.T. Scan maupun penambahan jadwal poli spesialis.
Terkait infrastruktur, kata Pak Yes, difokuskan pada penanganan banjir serta secara konsisten terus memperhatikan penanganan jalan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Pemkab Lamongan juga telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengatasi banjir, mulai dari pengerukan, normalisasi, maupun berkoordinasi dengan stekholder untuk antisipasi penanganan dan kesiapsiagaan penanganan banjir.
”Selain itu, Pemkab Lamongan, akan tetap memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan sesuai konstruksi dan kondisi geografis,” terang Pak Yes.
Di bidang sosial, jelas Pak Yes, alokasi APBD dari dana hasil cukai dipergunakan sebagai bantuan langsung tunai 3.735 buruh di Lamongan. Di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM, Pemkab Lamongan juga melakukan operasi pasar di 27 titik lokasi, dan pemberian bantuan langsung tunai kepada 1.170 pedagang kaki lima dan ojek.
“Terkait kebijakan pembiayaan, Pemerintah Daerah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk memberikan dampak perekonomian dan sosial kemasyarakatan terutama bagi UMKM. Pembiayaan melalui dana bergulir merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Yes. (*)
