INDOSatu.co – JAKARTA – Meski Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab dan mengambil kasus utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau “Whoosh”, bukan berarti kasus tersebut berhenti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan penyelidikan dari sisi kasus hukum proyek tersebut.
KPK mengambil langkah hukum kasus Whoosh justru sebagai dukungan terhadap pemerintah itu sendiri. Setiap upaya pemberantasan korupsi itu, kata Budi, dinilainya merupakan sebuah dukungan terhadap program-progam presiden, terhadap program-program pemerintah.
”Jadi, penyelidikan kasus Whoosh tetap jalan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/11).
Menurut Budi, KPK menegaskan upaya pemberantasan korupsi dilakukan agar pembangunan berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya mempelototi proyek pemerintah, termasuk Whoosh agar tak melenceng atau terjadi pembekakan anggaran.
“KPK menyadari bahwa dengan adanya korupsi, setiap rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan, jangan sampai terdegradasi akibat korupsi. Karena itu, upaya-upaya yang KPK lakukan tentunya adalah untuk mendukung program-program pemerintah tersebut,” ujar Budi.
Meski demikian, Budi hingga kini enggan menjabarkan hasil penyelidikan terhadap proyek Whoosh. Dia meminta publik menunggu hasil penyelidikan yang sudah berjalan di internal KPK.
“Yang pasti, penyelidikan Whoosh masih terus berproses, jadi kita sama-sama tunggu. Tahap penyelidikan,” ujar Budi.
KPK mengakui, dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam penyelidikan. Bahkan, KPK mengklaim penyelidikan itu sudah dilakukan sejak awal 2025. Dengan begitu, KPK mensinyalkan penyelidikan dilakukan sebelum viral dugaan mark-up itu.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyentil dugaan mark up proyek Whoosh dalam akun YouTube Mahfud MD Official. Dia mengendus adanya selisih antara biaya pembangunan versi Indonesia dan versi China.
Mahfud menyebut kalkulasi versi Indonesia di angka sekitar 52 juta dolar AS per kilometer (km). Padahal dari hitungan pihak China hanya sekitar 17-18 juta dolar AS per km. Karena itu, akademisi asal Madura itu mencurigai, kenaikan tiga kali lipat dari biaya yang mesti dikucurkan.
Mahfud mengatakan kalau KPK berniat menyelidiki soal Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya. Menurut Mahfud, dia siap dipanggil KPK sewaktu-waktu apabila dimintai keterangan. ”Saya akan siap menjelaskan jika diminta KPK,” kata Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.
Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengatakan masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Baru tanah Abang di Jakarta, Selasa (4/11). ”Saya ambil alih dan presiden bertanggung jawab,” kata Prabowo. (*)
