INDOSatu.co – JAKARTA – Tertangkapnya wakil menteri tenaga kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) benar-benar mengguncang dunia ketenagakerjaan di Tanah Air. Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat prihatin banyak kalangan, tak terkecuali DPP KSPSI.
Terbongkarnya kasus tersebut tak hanya menjadi musibah, tetapi juga mencoreng pemerintahan dibawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Padahal, mantan Danjen Kopassus itu telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar para pembantunya tidak korupsi.
Tetapi, dengan mata telanjang usai merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Wamenaker justru ditangkap KPK. Pasal yang dikenakan dalam kasus tersebut juga tergolong sangat berat, yakni pasal dugaan pemerasan terkait pengurusan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
”Kasus tertangkapnya Wamenaker membuat kami insan yang terlibat di dunia ketenagakerjaan ikut prihatin,” kata Ketua Umum DPP KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat kepada INDOSatu.co, Sabtu (23/8).
Yang lebih memprihatinkan, beberapa bulan sebelumnya, sebanyak delapan (8) pejabatnya, termasuk mantan Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja juga tersangkut pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Keprihatinan Jumhur disampaikan usai mantan peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES) itu menghadiri rapat di Sekretariat KSPSI di Jakarta, Jumat (22/8). Kata Jumhur, pengurusan K3 itu sangat penting bagi dunia kerja. Idealnya, Kemenaker harusnya memperrmudah, bukan malah mempersulit, apalagi jika dibarengi dengan embel-embel materi.
”Jadi, kasus itu (tertangkapnya Wamenaker, Red) harus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua,” kata alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Karena itu, kata Jumhur, jika ada pergantian, sebaiknya Wamenaker diisi oleh kalangan perempuan. Sebab, banyak permasalahan yang terjadi didunia ketenagakerjaan yang menimpa kaum buruh perempuan.
“Kalau dari intermal Kemenaker ada Indah Anggoro Putri yang saat ini menjabat Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau dari luar ada Sunarti, Nining Elitos, Mirah Sumirat dan Emelia Yanti yang semuanya adalah pejuang-pejuang buruh perempuan yang tidak kenal lelah”, ungkap Jumhur
Apakah calon Wamenaker nantinya dari internal atau dari luar, kata Jumhur, tentu tergantung Presiden Prabowo pemilik hak prerogratif yang mengangkat para pembantunya. Hal itu tidak masalah asal bisa dalam satu koordinasi dengan Menaker Yasierli karena penanggungjawab utama di kementerian.
Menurut Jumhur, jika itu terjadi, bangsa Indonesia seperti diingatkan kembali bahwa Menteri Perburuhan Indonesia yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang, yaitu SK. Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949.
“Jadi, sangat layak sekali kalau Presiden Prabowo memberi porsi kepada wakil menteri perempuan,” pungkas Jumhur. (*)
