INDOSatu.co – SIDOARJO – Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah dianugerahi penghargaan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan karena Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2022 Pemkab Bojonegoro dinilai akuntabel dan kredibel.
Dengan raihan WTP tersebut, Pemkab Bojonegoro telah merengkuh penghargaan bergengsi itu sebanyak sembilan kali berturut-turut. Sebuah prestasi yang sulit dibandingi dengan daerah lain. Penghargaan itu diterima langsung Bupati Anna dari Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Karyadi, di Auditorium Gedung BPK Provinsi Jawa Timur.
Tampak hadir dalam penghargaan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa serta Bupati dan Walikota se-Jawa Timur yang didampingi masing-masing Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
LHP LKPD tahun 2022 memang diserahkan secara serentak kepada 37 Kab/Kota se-Jawa Timur, dan sebanyak 36 Kab/kota berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga pemkab Bumi Angling Dharma ini berhasil memperpanjang catatan predikat WTP sebanyak 9 kali berturut-turut, sejak 2014 lalu.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim, Karyadi menyampaikan, bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran perjanjian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat kepada bupati dan walikota se-Jawa Timur atas capaian WTP terhadap kinerja keuangan di masing-masing daerah.
Keberhasian mempertahankan predikat WTP ini merupakan bukti nyata bahwa Pemkab dan Kota se-Jawa Timur makin bagus menerapkan akuntabilitas dan kredibilitas dalam mengelola keuangan daerah.
”Sekali lagi, selamat atas prestasi hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan itu merupakan bukti atas tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah,” kata gubernur yang akrab disapa KIP ini.
Meski demikian, Khofifah juga berharap kepada bupati dan walikota untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK dapat diselesaikan, khususnya yang masih di bawah 90 persen.
”Jelas tidak ada yang sempurna 100 persen. Tapi penghargaan WTP itu menunjukkan makin baiknya masing-masing daerah dalam menggunakan anggaran dan mengimplementasikan dengan baik dan benar,” pungkas Khofifah. (*)
