INDOSatu.co – JAKARTA – Polemik kasus pagar laut yang ada di Tangerang dan Bekasi belum juga mendapatkan titik terang siapa dalang sebenarnya. Lambatnya penyelidikan membuat Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut negara ini tengah disetir oleh bandit.
Hal itu terlihat dari minimnya pemberitaan karena tertutup berbagai kasus lain. Bareskrim Polri bahkan menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka pada bulan lalu.
Menurut Mahfud, proses penyelidikan seperti itu sangat jelas adanya permainan untuk mencari kambing hitam. Ia mengatakan penyelesaian kasus seperti ini selalu terjadi di Indonesia ketika publi menemukan kasus besar yang menyeret pengusaha besar.
“Kalau ada kasus hukum yang menyangkut bandit besar, itu biasanya satu, enggak berani diungkap. Sesudah diungkap, berbelok sehingga enggak sampai tuntas. Kalau sudah berbelok, biasanya disertai dengan pencarian kambing hitam. Mencari orang untuk menjadi tumbal,” ucap Mahfud dikutip INDOSatu.co dari YouTube pribadinya Mahfud MD Official, Kamis (/4).
Proses penyelidikan skandal pagar laut mengingatkan Mahfud pada era rezim Orde Baru (Orba). Ia menyebut, zaman Orba segala kasus bahkan sudah direncakanan sejak awal.
Ia mengungkapkan bahwa sejak dulu, kasus-kasus di Indonesia sudah diternak, bahkan ketika skandal belum terjadi. Hal ini memperkuat Indonesia masih dalam genggaman para mafia.
“Sebelum ada perkara, itu mafianya sudah mengelola. Polisinya siapa yang menyidik, jaksanya siapa, pasal berapa yang dituduhkan, siapa terdakwanya, lalu hakim yang memutus siapa, itu dulu jaman orde baru begitu,” tutur Mahfud.
“Maksudnya begini, ada perkara yang sudah diijon sehingga seakan-akan negara ini didikte oleh bandit. Kalau ada perkara yang terlanjut terbongkar, tiba-tiba antiklimaks, yang dikorbankan seorang lurah kecil (seperti kasus Lurah Kohod Pagar Laut),” ujarnya.
Mahfud menegaskan, perkara-perkara besar yang ada di Indonesia jangan sampai luput dari perhatian masyarakat. Ia menilai, publik harus lebih keras menggaungkan keadilan agar para mafia tidak berkesempatan mengatur kasus tersebut.
Desakan publik terhadap kasus-kasus besar sangat penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi sepereti Indonesia.
“Kita memang harus bicara agak keras tentang ini, negara didikte oleh kekuatan mafia, sehigga kasus bisa hilang di tengah jalan, laporan tidak berbekas, nah itu penting bagi sebuah negara demokrasi yang berlandaskan hukum,” pungkasnya. (*)
