INDOSatu.co – JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris menegaskan perlunya percepatan pemerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, di Provinsi Maluku Utara dan kawasan timur Indonesia. Menurutnya, salah satu tantangan besar di Maluku Utara adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan prasarana kesehatan.
“Membangun fisik rumah sakit itu lebih mudah. Tetapi kalau dokter spesialis tidak tersedia, maka pelayanan tetap tidak optimal,” tegas Muh. Haris dalam keterangannya kepada wartawan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Maluku Utara beserta jajaran organisasi perangkat daerah dan mitra kerja.
Karena itu, Legislator Fraksi PKS itu mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan program pendidikan dan penempatan dokter spesialis di Maluku Utara. Muh. Haris menekankan pentingnya pemberian beasiswa bagi putra-putri daerah agar dapat menempuh pendidikan spesialis, sekaligus memastikan mereka kembali mengabdi di wilayah asal.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya skema insentif khusus bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil atau jauh dari pusat kota. “Kalau nominal tunjangannya sama dengan di kota besar di Jawa, tentu mereka akan memilih tinggal di sana. Harus ada komitmen insentif yang lebih tinggi untuk menarik mereka berkarir dan mengabdikan diri di Maluku Utara,” tandas Muh. Haris.
Lebih lanjut, mantan Wakil Walikota Salatiga itu berharap, dengan pemerataan tenaga medis dan peningkatan fasilitas kesehatan, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar atau menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan spesialis. Langkah ini diyakini tidak hanya akan memperkuat layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia.
“Saya kira itu akan menjadi daya tarik dalam perspektif ketenagakerjaannya gitu ya. Sehingga SDM Kesehatan kita mau tinggal di sini untuk berkarir di sini dan sekaligus juga untuk mengabdikan dirinya di provinsi Maluku Utara dan juga provinsi lain di kawasan Timur Indonesia,” pungkas Haris.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, serta organisasi profesi kesehatan seperti IDI, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia selaku mitra kerja Komisi IX DPR RI. (*)
