SAAT ini muncul lagi desakan perlunya PBNU menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB). Desakan itu ramai, terutama lewat media sosial (medsos). Penyulutnya, adalah kasus dugaan korupsi kuota haji yang kini sedang ditangani KPK, yang dikhawatirkan akan ada oknum di PBNU yang terlibat. Bahkan, ada yang mengkhawatirkan, uang panas itu juga ada yang mengalir ke lembaga PBNU.
Tahun 2024, banyak tokoh NU dari sejumlah daerah mendesak diadakannya MLB NU. Alasan mereka, PBNU yang dikomandani Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf melakukan sejumlah pelanggaran organisatoris.
Hingga kini, desakan MLB itu belum terlaksana. Salah satu alasan dari para penggagas MLB, mereka menunggu selesainya peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertanyaannya: Apakah desakan MLB tahun lalu dan tahun ini akan benar-benar terlaksana dan berhasil me-reshufle rais aam dan ketua umum PBNU? Ataukah, dua desakan MLB itu akan bernasib sama, meredup, dan no action? Menarik untuk disimak hingga ending-nya.
Menurut AD/ART NU, ada dua macam muktamar yang dapat dijadikan sebagai forum tertinggi untuk menyusun kepengurusan PB NU. Yaitu, muktamar biasa (reguler) lima tahun sekali, dan muktamar luar biasa (MLB) yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan syarat-syarat khusus.
Duet kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf adalah hasil muktamar (biasa) di Lampung, Desember 2021 lalu. Dengan demikian, jika semua berjalan normal, muktamar NU ke-35 baru akan dilaksanakan tahun 2026.
MLB dapat diselenggarakan apabila Rais Aam dan Ketua Umum PB NU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan AD/ART. MLB dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU) se Indonesia. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 514 kabupaten, dan 93 kotamadya/kota administratif.
Pertanyaannya adalah: Apakah para inisiator/penggagas MLB dapat memenuhi tiga syarat utama digelarnya MLB? Yaitu, adanya bukti bahwa Rais Aam dan Ketua Umum PB NU telah melakukan pelanggaran berat terhadap AD/ART NU. Juga, adanya dukungan 50 plus satu (sekitar 324 kepengurusan NU di provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia). Selain itu, apakah PBNU akan bersedia memimpin dan menyelenggarakan MLB tersebut?
Tokoh-tokoh NU yang tahun lalu semangat untuk menggelar MLB, mereka menganggap, duet KH. Miftachul Akhyar dan Gus Yahya sangat otoriter, arogan, main pecat, politis, dan intimidatif terhadap pengurus NU di bawah.
Menurut mereka, selama masa kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya, banyak pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU) dipecat. Antara lain, PWNU Riau, Bangka Belitung, Papua, Sumatera Selatan, dan PWNU Jatim. Sedangkan PCNU yang dipecat, antara lain, Jombang, Blitar, Ngawi, dan Natuna.
Ketua PW NU Jatim Dr. KH. Marzuki Mustamar adalah salah satu korban pemecatan yang dilakukan PBNU. Itu terjadi menjelang Pilpres 2024 lalu. Diduga, KH Marzuki dipecat karena condong mendukung pasangan capres-cawapres AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar).
Ketum Gus Yahya menanggapi enteng saja terhadap desakan MLB tersebut. ‘’Mereka itu (penggagas MLB) para pengangguran. Wong nganggur kan bisa ngomong apa saja’’, katanya. (Antara, 15 september 2024).
Berbeda dengan desakan MLB NU tahun lalu. Desakan MLB sekarang ini karena adanya kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang sedang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Banyak tokoh NU, termasuk warga biasa yang sangat khawatir, ujung-ujungnya nanti uang korupsi yang nilainya Rp 1 triliun lebih itu ada yang mengalir kepada oknum di PBNU, ataupun ke lembaga PBNU.
Kekhawatiran sejumlah tokoh NU dan nitizen itu mungkin tidak berlebihan. Mengingat, kasus dugaan korupsi kuota haji itu terjadi saat Gus Yaqut (Yaqut Cholil Qoumas) menjadi menteri agama. Dia punya hubungan sangat dekat dengan orang-orang di PBNU saat ini. Apalagi, KPK sudah mencekal Gus Yaqut keluar negeri, dan sudah memeriksa satu orang PBNU.
Menurut saya, penyelesaian kasus korupsi kuota haji oleh KPK mungkin masih butuh waktu lama. Orang yang diperiksa mungkin akan terus bertambah. Komentar tokoh NU, pengamat, nitizen, mungkin terus ramai dan panas. Pada sisi lain, teriakan dan desakan sejumlah tokoh NU untuk menggelar MLB mungkin juga semakin kencang.
Nah, untuk itu, menurut saya, pilihan yang terbaik dan praktis adalah Rais Aam dan Ketua Umum PB NU ikhlas mengundurkan diri. Ini demi NU. Juga, demi nama baik sang kiai. Daripada disoraki dan diteriaki warga. Banyak nitizen sinis. Jika duet sang kiai legowo mundur, publik akan menilai bahwa sang kiai tidak ambisius pada jabatan.
Sekjen PB NU H. Saifullah Yusuf sudah menegaskan bahwa PBNU tidak menerima aliran dana panas dari kasus permainan kuota haji tambahan itu. Tetapi, penegasan Gus Ipul itu tampaknya belum bisa menghilangkan kekhawatiran banyak orang. Soale wong akeh. Duweh penganggit (anggapan/pendapat) dewe-dewe (sendiri-sendiri yang berbeda). Wallahu a’lamu bishawab. (*)
DR. H. Mundzar Fahman, MM,;
Penulis adalah mantan wartawan Jawa Pos, tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur.
