INDOSatu.co – JAKARTA – Pernyataan Pemerintah dan Bank Indonesia bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat, termasuk nilai tukar rupiah, diragukan banyak kalangan. Salah satu yang menyangsikan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia itu adalah Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).
Bahkan, ungkap Anthony, ada yang berpendapat bahwa nilai wajar rupiah seharusnya berada di bawah Rp 15.000 per dolar AS. Argumentasi mereka kelihatannya masuk akal dan sepertinya normal-normal saja.
Pertama, kata Anthony, mereka beranggapan cadangan devisa Indonesia dinilai cukup besar, mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per akhir Februari 2026. Kedua, struktur utang pemerintah dianggap sehat karena didominasi oleh utang jangka panjang. Dengan dasar ini, disimpulkan bahwa rupiah berada dalam kondisi aman.
Tetapi, Anthony justru mengungkap kenyataan yang berbeda. Secara struktural, ekonomi Indonesia justru terus melemah, dan fundamental nilai tukar rupiah sangat rapuh.
Pertama, kata Anthony, Indonesia gagal menurunkan kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan standar kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 68,3 persen atau sekitar 194 juta penduduk,— salah satu yang tertinggi di dunia.
Angka kemiskinan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam, yang memulai menata ekonominya pada 1986 setelah konflik panjang. Akan tetapi, Vietnam berhasil menekan kemiskinan di bawah 20 persen. Fakta ini mencerminkan adanya permasalahan struktural yang serius dalam perekonomian Indonesia.
Kedua, kata Anthony, nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi dalam jangka panjang. Dari rata-rata sekitar Rp 11.800 per dolar AS pada 2014, rupiah melemah menjadi sekitar Rp 17.000 saat ini,— penurunan hampir 50 persen. Tren depresiasi yang berlangsung lebih dari satu dekade ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental yang persisten.
Ketiga, anggapan bahwa cadangan devisa sebesar 150 miliar dolar AS mencerminkan kekuatan ekonomi adalah menyesatkan (misleading). Karena, cadangan devisa tersebut bukan berasal dari surplus transaksi berjalan—yang mencerminkan kekuatan eksternal—melainkan di tengah defisit transaksi berjalan yang besar dan berkepanjangan.
”Selama periode 2015–2025 saja, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai lebih dari 113 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa fundamental eksternal Indonesia lemah,” beber Anthony.
Keempat, kata Anthony, sumber utama cadangan devisa tersebut justru berasal dari utang luar negeri, khususnya sektor publik—pemerintah dan Bank Indonesia. Sepanjang 2014–2025, cadangan devisa hanya meningkat sekitar 44,6 miliar dolar AS. Sebaliknya, utang luar negeri melonjak 139,6 miliar dolar AS dalam periode yang sama—lebih dari tiga kali lipat kenaikan cadangan devisa.
Yang lebih mengkhawatirkan, ungkap Anthony, sekitar 78 persen dari kenaikan utang luar negeri tersebut berasal dari sektor publik, belum termasuk utang BUMN yang secara formal dikategorikan sebagai sektor swasta, tetapi pada prakteknya merupakan hidden public debt—utang tersembunyi yang pada akhirnya menjadi beban pemerintah ketika bermasalah, seperti dalam kasus proyek kereta cepat Whoosh.
Lonjakan utang luar negeri sektor publik ini menjadikan negara sebagai aktor utama dalam menopang stabilitas rupiah. Bank Indonesia tidak lagi berperan sebagai penyangga eksternal yang netral, melainkan telah menjadi bagian dari struktur neraca yang sama. Stabilitas rupiah kini bergantung pada pembiayaan dari utang luar negeri sektor publik.
”Situasi ini sangat berbahaya. Ketika investor berhenti membeli surat utang negara, tekanan terhadap rupiah dapat meningkat secara drastis,” tukas Anthony.
Anthony mengungkapkan, data menunjukkan bahwa kenaikan cadangan devisa yang relatif kecil, dibandingkan lonjakan utang luar negeri yang sangat besar. Hal itu mencerminkan rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia. Tidak mengherankan, peningkatan cadangan devisa tersebut tidak diikuti oleh penguatan rupiah—justru sebaliknya, rupiah terus melemah.
Selanjutnya, kata dia, pemerintah dan Bank Indonesia juga sering berargumen bahwa utang Indonesia aman karena didominasi oleh utang jangka panjang. Namun, secara ekonomi, argumen ini bersifat ilusi. Dalam pasar keuangan modern, surat utang negara dapat diperjualbelikan setiap saat.
Investor, khususnya asing, dapat melakukan divestasi kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Dengan demikian, utang jangka panjang secara efektif dapat berubah menjadi tekanan likuiditas dalam hitungan hari. Jika itu terjadi, nilai tukar rupiah dipastikan akan terdepresiasi secara tajam.
Menurut Anthony, Indonesia saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap risiko likuiditas tersebut. Ketergantungan rupiah pada utang luar negeri— yang dimotori oleh sektor publik— tidak dapat berlangsung tanpa batas. Pada titik tertentu, siklus ini akan berbalik, memicu capital outflow yang dapat menyebabkan depresiasi tajam dalam waktu singkat.
Dalam dua bulan pertama, Januari-Februari, 2026, cadangan devisa telah turun 4,6 miliar dolar AS, dari 156,5 miliar dolar AS menjadi 151,9 miliar dolar AS. Pada saat yang sama, rupiah telah menembus level Rp 17.000 per dolar AS.
Yang perlu menjadi catatan, kata Anthony, tekanan ini sudah ada sebelum terjadi konflik di Iran. Kalau konflik tersebut berkepanjangan, pandangan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia bisa berubah drastis, dan dapat mempercepat arus keluar modal.
”Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi apakah krisis rupiah mungkin terjadi. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah: dalam kondisi apa, dan kapan krisis tersebut akan terjadi,” pungkas Anthony. (*)
