Kritisi Pidato Jokowi, Komisi IX: Jauh dari Target, Penurunan Stunting hanya 0,1 Persen.

  • Bagikan
MINTA DIPROSES HUKUM: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyikapi kasus dugaan dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS terhadap keluarga pasien di RSHS, Bandung belum lama ini.

INDOSatu.co – JAKARTA – Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI yang menyebut terjadinya penurunan prevalensi stunting dari 37 persen pada 2014 menjadi 21,5 persen di tahun 2023 ditanggapi miring oleh para politisi di Senayan (sebutan lain Gedung DPR/MPR RI).

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher misalnya. Netty justru mengungkap prevalensi stunting 2022-2023 yang hanya turun 0,1 persen. Penurunan tersebut dianggapnya sangat kecil. ”Jadi, masih jadi harapan,” kata Netty dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Netty, penurunan stunting masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 14 persen di tahun 2024. Karena itu, Netty meminta agar pemerintah jangan bangga dengan capaian tersebut.

Baca juga :   Penunjukan Tito sebagai MenPAN-RB Ad Interim, Ketum FPPPI: Cerminan Good Governance

”Justru harus dilakukan evaluasi menyeluruh mengapa pemerintah gagal mencapai targetnya,” terangnya.

Karena itu, politisi asal Jawa Barat ini meminta pemerintah agar terus menguatkan program penurunan prevalensi stunting yang difokuskan kepada keluarga pra-sejahtera.

“Intervensi terhadap keluarga pra-sejahtera ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Para remaja, calon pengantin, ibu hamil dan keluarganya harus mendapat perhatian serius. Bahkan, perlu disiapkan insentif finansial untuk memeriksa dan memenuhi kebutuhan makanan bergizi mereka,” katanya.

Baca juga :   Diajukan Mahasiswa Unusia, MK Kembali Gelar Sidang soal Batas Usia Capres-Cawapres

Selain soal prevalensi stunting, Netty juga memberikan catatan soal capaian kesehatan yang disampaikan presiden. Kata Netty, Indonesia masih punya PR besar pada sistem kesehatan nasional, terutama terkait implementasi jaminan kesehatan nasional.

”Masih banyak rakyat Indonesia yang menunggak iuran BPJS, sehingga terkendala dalam layanan jaminan kesehatan,” katanya.

Selain itu, menurutnya, fasilitas kesehatan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat kurang dan kondisinya tidak layak. Karena itu, harus ada political will dari pemerintah untuk menyiapkan tenaga medis, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan fasilitas lain, termasuk dukungan infrastruktur di daerah tersebut.

Baca juga :   Soal Kehadiran Gus Muhaimin di Acara 1 Abad NU di Sidoarjo, Gus Jazil: Kita Belum Tahu

“Sudah 79 tahun kita merdeka, tapi masih banyak warga negara Indonesia yang kalau sakit dan mau berobat harus ditandu secara tradisional ke fasilitas kesehatan yang kondisinya juga mengenaskan,” tambah istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.

Netty berharap, pemerintahan era berikutnya dapat memperbaiki sistem kesehatan nasional secara baik dan nyata. Buktikan janji-janji kampanye pada rakyat, jangan hanya jadi slogan dan jargon.

”Rakyat menantikan makna hakiki kemerdekaan dalam kehidupan yang adil dan sejahtera,” katanya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *