INDOSatu.co – JAKARTA – Lama tidak terdengar, Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi bahasan hangat. Adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Profesor Anthony Budiawan yang mengangkat IKN, sehingga kembali muncul ke permukaan.
Prof. Anthony menyatakan, pembangunan IKN menjadi salah satu penyebab melemahnya ekonomi Indonesia. Prof. Anthony menilai, proyek tersebut sulit berjalan dengan baik karena menguras banyak anggaran negara.
“Banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita buruk, melemah. Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN, sudah jelas-jelas bahwa itu impossible, undang-undangnya pun melanggar konstitusi,” ujar Prof. Anthony dikutip INDOSatu.co saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn pada Rabu (16/7).
Menurut Prof. Anthony, kebijakan pembangunan IKN yang dibangun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu diperparah lagi karena diduga sarat dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada saat itu kan, era Jokowi. Kan, memang di era Jokowi ini punya kebijakan, adalah kebijakan yang banyak koruptif, gitu kan? Banyak untuk KKN-nya untuk dia sendiri, grup-grupnya sendiri,” katanya.
Pernyataan Prof. Anthony itu sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024 lalu. ICW menemukan kekhawatiran investor asing terhadap jaminan bebas korupsi ketika menanamkan modal di mega proyek yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Temuan ICW lainnya menyebut 24 proyek di IKN yang memiliki potensi kecurangan dengan total anggaran Rp 8,57 triliun, salah satunya proyek tol IKN.
Prof. Anthony mengatakan, pembangunan IKN juga tidak rasional dilakukan karena berada di tengah hutan yang berpotensi terkendala dalam mengatur hunian masyarakat. “Di pinggir Kota Jakarta saja seperti di Kelapa Gading, itu memerlukan 20 tahun baru bisa dihuni. Itu di pinggir Jakarta. BSD berapa tahun pengembangannya? Bagaimana 5 tahun mau begitu (IKN berkembang)? Ini tidak masuk akal,” katanya.