INDOSatu.co – SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Lamongan meraih predikat Unggul pada penghargaan bergengsi di tingkat nasional, yakni Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award tahun 2025, di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11).
Penghargaan yang diserahkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi tersebut merupakan penghargaan dengan predikat Unggul.
IKK memiliki peran penting bagi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Wagub Emil Dardak.
Sama halnya seperti yang disampaikan Bupati yang akrab disapa Pak Yes, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan kebijakan publik terus diupayakan yang terbaik untuk kemajuan Lamongan yang berkelanjutan.
“Alhamdulillah, hari ini Pemkab Lamongan diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui IKK Award 2025, yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI),” kata Pak Yes.
Penghargaan tersebut, kata Pak Yes, akan menjadikan acuan dan motivasi Pemkab Lamongan dalam menjadikan kebijakan publik yang baik untuk kemajuan di Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Soto itu juga menyampaikan bahwa melalui IKK, dapat mengimplentasikan Asta Cita ketujuh Presiden RI Prabowo Subianto. Yakni memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan hingga penyelundupan. Tercatat pada tahun 2024, IKK Kabupaten Lamongan menduduki angka 68, 31.
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, selain sebagai implementasi Asta Cita ketujuh, IKK juga menjadi pengukuran kualitas kebijakan dan pembangunan yang menentukan strategi. Selain itu, IKK juga bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Taufiq menyampaikan, objek yang menjadi pengukuran LAN RI pada tahun ini totalnya ada 1.479 kebijakan yang tersebar di 27 sektor. Dalam pengukuran itu, terdapat total sub 10 sektor terbanyak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, serta administrasi negara. (*)
