INDOSatu.co – LAMONGAN – Sebanyak 95 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Pendopo Lokatantra, Kamis (9/10) malam.
Tidak hanya mendapat promosi atau mutasi jabatan, seluruh pejabat yang dilantik akan mendapatkan tugas dan tantangan di tempat baru. Tujuan utamanya adalah mampu menyukseskan visi dan misi Kota Soto, melalui realisasi lima belas program prioritas.
Melalui visi “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan” dan lima misi pembangunan holistik, antara lain meningkatkan kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan kewirausahaan muda, menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan gratis, mengembangkan pariwisata yang ramah dan terintegrasi, serta membangun infrastruktur jalan yang mantap dan mulus untuk mendukung mobilitas ekonomi. Dipastikan akan membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun lima belas program prioritas yang harus digencarkan, diantaranya ada Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success (YES), Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis), Pariwisata Ramah dan Terintegrasi (Ramasinta), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh.
“Di tempat yang baru, mari teguhkan komitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan mewujudkan seluruh program prioritas, karena program-program ini dirancang untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”, dengan fokus pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Selanjutnya, 95 pejabat administrator dan pengawas yang baru saja dilantik diwajibkan melaksanakan tiga tugas utama pemerintahan meliputi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. yang merupakan inti dari fungsi pemerintah, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan melaksanakan tiga tugas utama, maka akan terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam realisasinya, juga diperlukan penambahan kapasitas sumber daya manusia. (*)
