INDOSatu.co – JAKARTA – Pasca Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan pada 30 Agustus 2021, kini Afghanistan memasuki babak baru. Upaya membangun kembali negara yang porak-poranda akibat peperangan selama 20 tahun itu memerlukan kolaborasi banyak pihak.
Di lain pihak, hak dan akses pendidikan kaum perempuan dan anak-anak perempuan masih terbengkalai. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Amerika Serikat mengajak Muhammadiyah untuk membantu pemenuhan akses pendidikan anak-anak dan pemberdayaan kaum perempuan Afganistan.
Pesan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus AS untuk Perempuan Afghanistan, Anak Perempuan, dan Hak Asasi Manusia, Rina Amiri dalam kunjungannya ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (26/8).
“Indonesia mungkin sekali menjadi harapan dan kerja sama baik untuk membawa pendidikan ke Afghanistan untuk perempuan dan anak-anak di sana. Saya juga mencatat bahwa rakyat Afghanistan mengharapkan solidaritas dan dukungan bangsa Indonesia dan pemerintah Amerika sangat terbuka dan kami melihat kemungkinan kerja sama lebih di masa depan,” ucapnya.
Rina Amiri yang didampingi oleh staff Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia itu juga mengapresiasi kiprah besar Muhammadiyah dalam menyediakan pendidikan inklusif bagi rakyat Indonesia.
Menyambut tawaran utusan khusus Amerika Serikat tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengaku siap berkolaborasi. “Kami mengapresiasi kunjungan Ibu Rina ke Muhammadiyah dan mudah-mudahan usaha-usaha yang sudah dilakukan bisa berhasil dan membawa situasi di Afghanistan lebih damai lagi,” ujar Mu’thi dikutip dari muhammadiyah.or.id, Sabtu (27/8).
Salah satu hal yang bakal digarap oleh Muhammadiyah adalah beasiswa bagi para siswa dan pelajar dari Afghanistan untuk menuntut ilmu di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah.
“Nanti skemanya kita atur dan ini menjadi salah satu kontribusi Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah di Afghanistan yang sangat kompleks,” jelas Mu’ti.
Meski masih dalam skema, namun program ini disebut bakal melibatkan organisasi ‘Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah. Sebab, bidang ini melibatkan aktivis perempuan yang memang itu menjadi kelompok yang sangat perlu pendidikan, sehingga nanti keterlibatan ‘Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik.
Jadi, Aisyiyah dan Nasyia’atul Aisyiyah (NA) harus dilibatkan,” jelas Mu’ti yang hadir didampingi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, H. R. Alpha Amirrachman. (*)
