INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menerima kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Yandri Susanto beserta jajaran, termasuk Wamendes Ahmad Reza Patria.
Kegiatan Yandri diramu dengan Saba Desa Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) Merah Putih, di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Plosowahyu, Senin (22/12).
Dalam kunjungannya, Menteri Yandri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pemberdayaan desa. Karena jumlah desa di Kabupaten Lamongan tergolong paling tinggi di Jawa Timur, yakni 462 desa dan 12 kelurahan.
Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari status desa. Pada tahun 2025, sebanyak 185 desa di Kabupaten Lamongan menduduki status sebagai desa maju. Dan 277 diantaranya menduduki status desa mandiri.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutan seremonial saba desa Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) Merah Putih mengatakan, Pemkab Lamongan memiliki komitmen dalam memberdayakan desa yang juga ditunjukkan oleh pemaksimalan aktualisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Pemkab Lamongan terus berkomitmen memberdayakan masyarakat desa. Saat ini kami juga terus memaksimalkan progres dan fungsi KDMP. Karena seperti yang dimaksud Pak Presiden Prabowo, yakni menguatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Soto itu memaparkan progres KDMP di Lamongan. Hingga hari ini, sudah ada 103 KDMP yang beroperasi di Kota Soto. 13 KDMP sudah melakukan kerja sama dengan SPPG dan 39 KDKMP lainnya masih dalam proses pembangunan.
Sedangkan 429 KDMP di Kabupaten Lamongan sudah terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Lalu untuk omset yang didapat dari KDMP yang sudah beroperasi adalah Rp 455 juta lebih.
Dilaporkan Pak Yes, KDMP di Lamongan bergerak di berbagai sektor vital untuk ekonomi desa, meliputi perdagangan (toko retail, kebutuhan pokok), pertanian, perikanan dan kelautan, serta jasa (pengelolaan sampah), melengkapi layanan simpan pinjam dan bertujuan memperkuat ekonomi lokal serta ketahanan pangan dengan kemitraan strategis.
Ditambahkan Pak Yes, sebelum ada program KDMP. Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lamongan tercatat juga aktif. Sehingga ada 18 Bumdes di Lamongan berstatus maju dan 22 berstatus berkembang. Salah satu Bumdes yang maju adalah Bumdes yang hari ini ditinjau Menteri Desa di wilayah Plosowahyu, yang bergerak dibidang kambing perah dan budidaya ikan lele.
Menurut Menteri Desa, pemberdayaan desa sangat penting. Karena memiliki dampak langsung dalam membantu mengentas kemiskinan. Hadirnya KDMP diyakini mampu memperbaiki dan mengakselerasi lembaga perekonomian di pedesaan.
“Pemberdayaan desa bersifat sangat penting, karena memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Saat ini lembaga perekonomian di desa sedang diupayakan optimal melalui KDMP dan Bumdes,” tutur Menteri Desa.
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Riza Patria, Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Umum Apdesi MP Anwar Sadat, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Direktur Fasilitasi Kerjasama LPD dan BPD Kementerian Dalam Negeri Zanariah, dan Kepala BNNP Jawa Timur Budi Mulyanto. (*)
