INDOSatu.co – BANGLADESH – Pemimpin sementara pemerintah Bangladesh Muhammad Yunus mengumumkan bahwa, pemilihan umum nasional akan diadakan pada Februari 2026. Pemilu digelar untuk memulihkan pemerintahan yang demokratis setelah penggulingan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina tahun lalu.
“Atas nama pemerintah sementara, saya akan menulis surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk meminta agar pemilihan umum diselenggarakan sebelum Ramadan, Februari 2026,” kata Yunus dalam siaran pers pada peringatan satu tahun lengsernya Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Dilansir AFP, Hasina telah mengasingkan diri sejak 5 Agustus tahun lalu saat ia melarikan diri dari negara itu di tengah aksi demo mahasiswa, yang mengakhiri kekuasaannya selama 15 tahun. Ia menghadapi persidangan atas kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap tewasnya ratusan mahasiswa tersebut.
Komisi Pemilihan Umum, kata peraih Nobel Perdamaian pada 2006 itu akan menetapkan tanggal khusus untuk pemilihan umum.
“Kita akan memasuki fase terakhir dan paling penting setelah menyampaikan pidato itu kepada Anda, yaitu penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih,” ujar Yunus yang meraih Nobel karena jasanya mengembangkan kredit mikro membantu masyarakat miskin.
“Saya mengajak kita semua untuk berdoa agar kita dapat menyelenggarakan pemilu yang adil dan lancar, sehingga seluruh warga negara dapat maju dengan sukses dalam membangun ‘Bangladesh Baru,” sambung Yunus.
Atas nama pemerintah, Yunus akan memberikan segala dukungan yang diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung bebas, damai, dan penuh perayaan. Dia tidak ingin pemimpin Bangladesh mendatang dihasilkan melalui pemilu yang curang.
Yunus sebenarnya telah mengupayakan pemilihan umum pada April, tetapi partai-partai politik besar, terutama Partai Nasionalis Bangladesh yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, meminta agar pemungutan suara dilaksanakan pada Februari sebelum bulan suci Ramadan di negara dengan mayoritas Muslim berpenduduk 170 juta orang tersebut.
Saat berbicara soal pemilu itu, Yunus didampingi para pemimpin partai politik besar terkait peta jalan demokrasi yang bertujuan untuk persatuan nasional, reformasi demokrasi, dan pemerintahan yang inklusif. Saat yang bersamaan, sebuah kelompok mahasiswa memimpin gerakan anti-Hasina telah membentuk sebuah partai politik, Partai Warga Negara Nasional, dan mengkampanyekan deklarasi tersebut.
Para pemimpin senior Partai Nasionalis Bangladesh dan partai Jamaat-e-Islami juga hadir. Zia adalah rival berat Hasina, dan partainya merupakan pesaing utama untuk meraih kekuasaan dalam pemilu mendatang.
Kehadiran Jamaat-e-Islami, partai Islam terbesar di negara itu, terlihat jelas di jalan-jalan ibu kota, Dhaka. Para pendukung sayap mahasiswanya membawa bendera Bangladesh dan Palestina.
Bangladesh berada di persimpangan jalan, dengan partai-partai politik yang berjuang menemukan jalan ke depan dengan politik inklusif. Kebangkitan Jamaat-e-Islami dan kekuatan Islamis lainnya telah menarik perhatian sejak penggulingan Hasina. (*)
