INDOSatu.co – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut empat izin usaha tambang (IUP) yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan IUP dilakukan menyusul adanya kerusakan parah di wilayah “Surga Indonesia” tersebut.
Mereka yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.
Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis mengatakan, pemerintah tak hanya harus mencabut izin dari pengelola tambang, namun juga mengusut kerugian dan pelanggaran hukum yang dialami oleh Raja Ampat.
“Harapan lain sita aset dan penjarakan semua yang terlibat secara due of process dan equal, sesuai rule of law. Agar lahir kepastian hukum kepada para konglomerat. Termasuk kepada Jokowi andai benar terlibat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kerja cepat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo karena langsung mencabut izin dari tambang yang diduga telah melakukan kerusakan tersebut.
“Apresiasi kepada Presiden (Prabowo Subianto, Red) terkait apa sudah dilakukan mencabut izin beberapa perusahaan,” ujarnya.
Diketahui, setidaknya ada lima perusahaan yang menggarap tambang di kepulauan Raja Ampat. Selain keempat perusahaan itu, ada juga PT Gag Nikel yang beroperasi di wilayah tersebut.
Namun PT Gag Nikel tidak dicabut IUP-nya karena diklaim telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2025. Sementara empat perusahaan lainnya tidak memiliki RKAB. (*)
