INDOSatu.co – JAKARTA – Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dikecam banyak pihak, tak terkecuali para purnawirawan pati TNI. Mereka menilai aneh seorang panglima bicaranya terkesan menjadi kekuasaan dan bermusuhan dengan rakyat.
Padahal, tugas pokok TNI menurut undang-undang, adalah menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keutuhan wilayah dan menyelamatkan kedaulatan NKRI. Untuk melaksanakan tupoksi ini, dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta atau Sistem Pertahanan Semesta.
‘’Dan Sistem Pertahanan Semesta itu dilaksanakan dengan strategi berlapis, antara sistem pertahanan militer dan sistem pertahanan nirmiliter,’’ kata Mayjen (Purn) Deddy S. Budiman dalam keterangannya, Senin (18/9).
Untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan militer berada di posisi depan, sistem pertahanan nirmiliter membantu di belakang. Demikian pula sebaliknya. Jika menghadapi ancaman nirmiliter, sistem pertahanan nirmiliter di depan, sistem pertahanan militer membantu di belakang, artinya TNI membantu sistem pertahanan nirmiliter.
Negara adidaya bila berperang melawan TNI, kata Budiman, tidak perlu alat utama sistem senjata TNI ditembak/diserang, dibiarkan atau dicuekin, akan jatuh atau tenggelam sendiri, maklum alat utama sistem senjata banyak yang sudah tua.
‘’Jadi, dalam melaksanakan tugas pokok TNI, hanya tinggal mengandalkan sistem senjata sosial, terutama kemanunggalan TNI dengan rakyat,’’ kata Budiman.
Kebijakan rezim saat ini, banyak menimbulkan ancaman Nirmiliter yang berakibat bubarnya NKRI. Sebagai contoh kebijakan investasi di Rempang Galang yang dilaksanakan dengan arogan, tidak sesuai nilai-nilai luhur Pancasila, tidak sesuai dengan visi misi NKRI yang terdapat dalam pembukaan UUD 45, akan menimbulkan kebencian rakyat, akan menimbulkan konflik vertikal dan konflik horizontal secara masif di seluruh wilayah NKRI, yang berakibat bubarnya NKRI.
Pernyataan Panglima TNI, untuk menyelesaikan konflik vertikal di Rempang Galang dengan “memiting rakyat” tidak disadari berakibat bencinya rakyat dengan TNI di seluruh wilayah Indonesia, kemanunggalan TNI dengan rakyat akan bubar.
‘’Pernyataan Panglima TNI, menunjukkan ketidakpahaman tentang Sistem Pertahanan Rakyat Semesta atau Sistem Pertahanan Semesta,’’ kata Budiman.
‘’Pak Laksamana Yudo Margono masih merasa atau sedang mimpi jadi Kapten Kapal dengan pangkat Kolonel. Padahal, tak disadari, yang bersangkutan sudah menjadi Panglima TNI dengan pangkat Laksamana Bintang Empat,’’ kata Budiman.
Sementara itu, Puspen TNI akhirnya mengklarifikasi terkait beredarnya video viral Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ketika menyampaikan instruksi kepada komandan satuan bawahan terkait penanganan demo masa di wilayah Rempang, Kepulauan Riau.
Video ini menjadi viral di masyarakat karena terdapat pernyataan Panglima yang memerintahkan prajuritnya untuk memiting masyarakat yang melakukan demonstrasi.
Menanggapi hal tersebut, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa, ada salah pemahaman dari masyarakat atas pernyataan tersebut, karena konteksnya berbeda.
“Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan, baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk manahan diri,” ujar Kapuspen TNI yang disampaikan di Ruang Balai Wartawan, Puspen TNI, Jumat (15/9).
Lebih lanjut, Kapuspen TNI menyampaikan bahwa Panglima TNI menginstruksikan kepada Komandan Satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat/senjata, dalam mengamankan aksi demo Rempang, hal tersebut untuk menghindari korban, sehingga lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak dari pada menggunakan peralatan yang bisa mematikan.
“Panglima mengatakan, jangan memakai senjata, tapi turunkan personel untuk mengamankan demo itu,” ujarnya.
Terkait bahasa piting memiting itu sebenarnya hanya bahasa prajurit, karena disampaikan di forum prajurit, yang berarti setiap prajurit “merangkul” satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan.
“Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan gaya bicara prajurit,” kata Laksda Widjojono.
Namun Laksda Widjojono memahami adanya kesalahan tafsir ini, Panglima TNI sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan, sudah cukup menjadi pembelajaran banyaknya korban di kedua belah pihak baik aparat atau masyarakat akibat konflik ini. “Perlu diingat dengan konflik ini, maka kerugian pasti diterima oleh aparat dan masyarakat Indonesia sendiri,” pungkasnya. (adi/red)
