INDOSatu.co – JAKARTA – Kasus persekusi yang dilakukan Noviana Kurniati, caleg PDIP dari Kabupaten Cianjur terhadap pengamat politik Rocky Gerung mendapat perhatian serius. Maklum, karena video-nya yang viral, Noviana juga tampil power full seolah kebal hukum.
‘’Menyikapi kasus tersebut, PDIP wajib memecat Noviana, yang terlibat aksi kekerasan dan main hakim, serta membatalkan pencalonan legislatifnya,’’ kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan kepada INDOSatu.co, Ahad (10/9).
Indonesia, kata Anthony, adalah negara hukum. Bagaimana bisa, seorang caleg (calon legislatif) berperilaku otoriter, memaksakan kehendak sendiri di muka halaman Mabes Kepolisian Republik Indonesia. Kalau terpilih jadi anggota legislatif, akan dibawa kemana negara ini.
Rocky Gerung ketika itu sedang menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, memenuhi panggilan Polisi dan proses hukum yang sedang berjalan. Seharusnya, setiap orang wajib menghormati proses hukum ini, tidak bisa main hakim sendiri, apalagi dengan tindakan kekerasan.
Karena itu, kata Anthony, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus memeriksa Noviana dan kawan-kawan yang bertindak main hakim sendiri, di muka halaman Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi, seolah-olah hukum tidak berlaku bagi mereka.
‘’Apakah benar mereka kebal hukum sehingga bisa berbuat seenaknya di depan Markas Besar Polri?,’’ kata Anthony.
Selain itu, Anthony juga meminta agar Kapolri juga wajib mengusut tuntas, siapa dalang di belakang sekelompok masyarakat tersebut yang melakukan tindakan membahayakan (nyawa) orang lain, yang sedang diperiksa di Kepolisian Republik Indonesia.
‘’Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan, bahwa polisi tidak bisa lagi menjaga keamanan warga negara, seperti dijamin konstitusi, bahkan di halaman Mabes Polri sendiri,’’ kata Anthony.
Menuriut Anthony, tanpa tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang main hakim sendiri, maka tindakan kekerasan seolah-olah dibolehkan di Republik ini, sehingga akan menjadi preseden buruk, dan akan diikuti oleh pihak-pihak atau daerah-daerah lainnya. Terbukti, tindakan kekerasan juga terjadi di Sleman.
‘’Semoga Kapolri Jenderal Listyo Sigit segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Indonesia tidak menjadi negara barbar, di mana setiap orang bisa main hakim sendiri,’’ pungkas Anthony. (adi/red)
