PHK Industri Tekstil Marak, Gus Imin: Bisnis Dalam Negeri Lesu, Pemerintah Jangan Diam

  • Bagikan
BUTUH PENANGANAN: Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyikapi maraknya PHK yang terjadi terhadap karyawan di industri tekstil yang terjadi belakangan ini.

INDOSatu.co – JAKARTA – Maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri tekstil mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Gus Imin itu bahwa, kondisi tersebut perlu segera mendapat penanganan. Sebab jika, dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang berujung bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia.

“Ya, PHK terutama di industri tekstil sekarang ini semakin tinggi. Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik. Penggangguran bisa ikutan meningkat, sampai pada dampak kemiskinan nantinya,” kata Gus Imin dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/7).

Dalam analisanya, gelombang PHK terjadi bisa jadi akibat semakin lesunya aktivitas bisnis di dalam negeri, hingga melemahnya daya beli masyarakat yang tercermin dari munculnya deflasi. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk fokus melaksanakan industrialisasi sekaligus menganalisis dan memetakan kondisi tiap sektor industri, khususnya industri yang kini melambat atau belum pulih sepenuhnya setelah terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga :   Respon Pasangan Anies-Sohibul, Waketum Gerindra: Keputusan Itu Belum Pasti

“Pemetaan dan kajian mendalam saya kira penting dilakukan. Industrialisasi digalakkan lagi, sembari mengkaji strategi khusus dan realistis melindungi industri,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014 ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah untuk tidak mendiamkan kasus maraknya PHK itu. Pemerintah harus mendukung industri agar bisa berkembang dan memproduksi barang sesuai dengan selera pasar, harga bersaing, dan kualitas baik.

Baca juga :   Soroti Revisi UU Penyiaran, Muhaimin: Mosok Jurnalisme hanya Copy Paste-Press Release?

“Ya jalan terbaiknya adalah support dari pemerintah (untuk industri). Bagaimanapun persaingan bisnis semakin kompetitif. Di sinilah peran industri juga harus menyesuaikan diri agar bisa tetap bersaing kualitasnya,” ungkap Gus Imin.

“Dan yang tidak kalah penting tentu realisasi komitmen mengurangi barang impor mulai dari melakukan evaluasi terkait regulasi kegiatan impor, pengawasan impor, sampai mewajibkan pemerintahan untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal,” sambungnya

Seperti diberitakan, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia tengah di ambang keterpurukan. Melemahnya pasar ekspor disertai gempuran produk tekstil impor ke pasar domestik membuat pelaku industri sandang mulai dari hulu hingga hilir kian terimpit. Ujungnya, industri TPT yang terpuruk telah memicu PHK hingga ribuan pekerja.

Baca juga :   Forum Parlemen Dunia Diminta Segera Bahas Penyelesaian Konflik Palestina-Israel

Menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), selama Januari-Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi dengan mem-PHK pekerja hingga mencapai 10.800 orang.

Angka tersebut melanjutkan PHK sepanjang 2023 yang tercatat mencapai 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta. Jumlah ini diyakini lebih tinggi karena ada pekerja yang tidak melapor saat terkena PHK. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *