DONALD Trump kembali ke panggung global bukan sebagai negarawan, melainkan sebagai simbol politik intimidasi. Ia mengancam sekutu, menekan mitra, dan memperlakukan hubungan internasional layaknya transaksi bisnis.
Tarif dijadikan senjata, aliansi dijadikan sandera, bahkan wilayah berdaulat seperti Greenland diperlakukan seolah properti yang bisa dinegosiasikan. Inilah politik koboi: siapa kuat menekan, siapa lemah dipaksa patuh.
Dunia mulai gelisah. Di Inggris, pemimpin Partai Liberal Demokrat Ed Davey menyebut Trump bertindak seperti international gangster. Di Eropa, kegamangan menyebar. Sejumlah negara Barat bahkan mulai melirik Cina—bukan karena percaya, melainkan karena Amerika tak lagi dapat diandalkan sebagai jangkar stabilitas global.
Namun justru di tengah kegaduhan itulah Indonesia memilih hadir di Davos dan menandatangani Board of Peace,—sebuah forum yang sejak awal tak lepas dari desain dan kepentingan politik Amerika Serikat. Di sinilah problem mendasarnya.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa perdamaian hanya akan tercapai bila semua pihak menjamin keamanan Israel sebagai kunci solusi dua negara. Kalimat ini terdengar moderat. Namun dalam konteks Gaza yang hancur berkeping-keping, narasi itu terasa timpang.
Sebab pertanyaan paling mendasar tak pernah dijawab: Israel aman dari apa? Dari rakyat Palestina yang hidup di bawah blokade? Dari wilayah yang porak-poranda oleh bom? Ataukah dari tekanan moral dunia atas puluhan ribu nyawa sipil yang melayang?
Sedang yang justru absen dari pernyataan Davos adalah satu hal krusial: keamanan Palestina. Dalam struktur Board of Peace, Palestina tidak hadir sebagai subjek penuh dari gelaran Board of Peace itu.
Mereka direduksi menjadi “komite independen”, dibatasi ruang geraknya, bahkan akses kemanusiaan ke Rafah tetap berada di bawah kendali Israel. Di saat yang sama, wacana rekonstruksi Gaza dipromosikan seolah wilayah itu tanah kosong yang siap dijadikan proyek investasi.
Perdamaian semacam ini sulit disebut adil. Ia lebih menyerupai peace for Israel only. Ironisnya, Indonesia,—negara yang konstitusinya menolak segala bentuk penjajahan—ikut duduk dalam forum yang oleh banyak kalangan dikritik berat sebelah dan miskin legitimasi moral.
Masalah ini tak berhenti pada Palestina semata. Ia merambat ke persoalan yang lebih sensitif: keamanan Indonesia sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa dalam politik koboi, status sekutu bukan jaminan keselamatan.
Manuel Noriega di Panama pernah menjadi mitra Amerika sebelum akhirnya ditangkap dan diekstradisi. Banyak pemimpin Amerika Latin mengalami tekanan serupa ketika tak lagi sejalan dengan kepentingan Washington.
Ketergantungan,— baik melalui perdagangan, investasi, maupun kedekatan politik—selalu menyisakan risiko. Negara yang terlalu menggantungkan diri pada satu kekuatan besar perlahan kehilangan ruang kedaulatannya sendiri. Indonesia pun berada dalam posisi serba rawan.
Mendukung agenda Israel berisiko merusak citra di dunia Muslim. Terlalu kritis terhadap Amerika berpotensi memantik tekanan ekonomi dan diplomatik. Inilah jebakan klasik politik koboi: menciptakan ilusi bahwa keamanan hanya datang jika ikut irama kekuasaan dominan.
Padahal sejak awal republik berdiri, politik luar negeri Indonesia dirumuskan sebagai bebas dan aktif,— bebas menentukan sikap, aktif membela keadilan. Bukan bebas ikut siapa yang kuat, dan bukan aktif mencari aman.
Perdamaian sejati tak mungkin lahir jika hanya satu pihak yang dijamin aman sementara pihak lain terus hidup dalam ketakutan. Two-state solution tanpa jaminan keamanan Palestina hanyalah slogan kosong—indah di podium, hampa di tanah Gaza.
Jika Indonesia gagal membaca ini dengan jernih, maka Davos bukan sekadar forum global, melainkan titik rawan keterjebakan diplomasi.
Dan sejarah selalu mencatat satu pelajaran yang sama, bahwa bangsa yang terlalu ingin aman dengan cara tunduk, pada akhirnya justru kehilangan dua hal sekaligus—martabat dan keamanan. (*)
Ady Amar;
Penulis adalah Kolumnis dan tinggal di Surabaya, Jawa Timur.
