PENCITRAAN yang betul adalah ketika citra dan kenyataan sesuai, perkataan dan perbuatan tidak bertentangan, dan citra di luar sesuai dengan di dalam rumah. Tidak ada yang salah dengan membangun citra bila citra yang dibangun memang berdasarkan kebenaran, bukan kebohongan. Prinsip-prinsip dasar public relations ini disepakati secara umum.
Public relations tidak mengizinkan insan PR melakukan kebohongan dalam mengharumkan suatu produk atau tokoh, karena itu bertentangan dengan etika. PR tidak dibangun atas dasar kebohongan. PR adalah ilmu dan strategi dalam membuat suatu perkara diketahui oleh publik sehingga mendapatkan penghargaan yang selayaknya.
PR hanya membantu menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan dengan cara yang benar. Ilmu PR muncul dari fakta bahwa banyak hal baik yang mesti diketahui publik, tetapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya hal yang baik tersebut kurang diketahui khalayak. Situasi seperti ini tentu sangat disayangkan.
Dari semua aspek urgensi PR tersebut, Prabowo dan Indonesia memang berhak dan layak mendapatkan pengakuan dunia atas semua usaha yang sudah dilakukan selama ini. Terutama soal Palestina, pendirian “solusi dua negara” yang ditawarkan Prabowo menjadi headline media global. Dan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah 10 tahun absen di panggung PBB.
Hanya satu yang agak mengganjal dalam usaha Prabowo mem-PR-kan Indonesia di luar negeri, termasuk di PBB. Yaitu, Prabowo mem-PR-kan sesuatu yang sangat bermasalah di dalam negeri. Hukum tak kunjung tegak, ekonomi belum juga membaik. Silfester yang seharusnya sudah masuk penjara sejak enam tahun lalu, belum juga dieksekusi. Jokowi belum juga diadili, Gibran anak haram konstitusi yang terbongkar tidak memiliki ijazah SMA belum juga dimakzulkan.
Semua ini menjadi hal yang janggal dalam ilmu PR. Harum di luar tapi banyak membuat orang marah di dalam negeri. Ibarat sepasang suami-istri seleb yang sebentar-sebentar pamer kemesraan di depan publik, tetapi sesungguhnya rumah tangganya hancur. Anaknya putus sekolah, dan sebentar-sebentar mereka berantem ketika berada di rumah.
Seharusnya Prabowo tidak mengandalkan strategi sentripetal sebagai langkah yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nama harum bangsa di luar negeri tentu bagus dan penting, tetapi yang lebih penting lagi yaitu menyelesaikan persoalan di dalam negeri yang akan mengangkat taraf dan kualitas hidup rakyat.
Pidato Prabowo di PBB pada 23 September 2025 lalu tentu bagus dan layak diapresiasi, tetapi itu saja tidak cukup. Dalam pidato yang berlangsung selama sekitar 19 menit itu Prabowo mengemukakan beberapa hal penting. Kehadiran Prabowo di PBB menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali posisi dan perannya di kancah global.
Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB merupakan yang pertama bagi Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kehadiran ini menandai aktifnya kembali Indonesia di panggung multilateral sebagai pemimpin yang aktif dan relevan. Kehormatan berpidato di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Amerika Serikat juga menunjukkan pengakuan atas posisi strategis Indonesia di tingkat global.
Gaya komunikasi dan retorika yang digunakan Prabowo dianggap memperkenalkan corak diplomasi yang lebih tegas. Para pengamat melihat bahwa pidatonya menandai pergeseran dalam pendekatan diplomasi Indonesia, yang kini tampil lebih berani dan asertif, terutama terlihat dari ketegasannya dalam memperjuangkan isu-isu krusial seperti Palestina.
Pidato Prabowo juga memperkuat kembali posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara Global South, yang secara konsisten menyerukan reformasi dalam tata kelola dunia demi menciptakan keadilan dan inklusivitas yang lebih besar. Namun, perlu dicatat bahwa dalam pidato tanggal 23 September tersebut, Prabowo tidak secara spesifik menyinggung mengenai reformasi PBB.
Pidato ini menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap solusi dua negara yang realistis untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pernyataan Prabowo mengenai kesediaan Indonesia untuk mengakui Israel secara bersamaan dengan pengakuan kemerdekaan Palestina merupakan sebuah pendekatan yang mendapatkan perhatian dari komunitas internasional.
Prabowo juga mengemukakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan hingga 20 ribu pasukan penjaga perdamaian ke Gaza asalkan Dewan Keamanan PBB menyetujuinya. Tawaran konkret ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian global.
Durasi pidato Prabowo yang sekitar 19 menit tergolong singkat jika dibandingkan dengan pidato pemimpin negara lain dalam sidang yang sama, seperti Presiden AS Donald Trump yang berbicara hampir satu jam. Meskipun ada batasan waktu sukarela 15 menit untuk setiap pidato, aturan ini seringkali tidak dipatuhi.
Selain pidato utamanya, Prabowo juga menyampaikan pidato singkat berdurasi sekitar 6 menit dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB yang membahas penyelesaian damai untuk Palestina, meskipun sempat ada kendala teknis pada mikrofon.
Tanggapan komunitas internasional terhadap pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB sebagian besar positif, terutama karena poin-poin penting yang disampaikannya. Pidato tersebut disorot oleh banyak media asing sebagai bentuk diplomasi yang berani, bahkan Presiden AS Donald Trump secara khusus memujinya.
Penempatan Prabowo sebagai pembicara ketiga di PBB, setelah Presiden Brasil dan AS, diakui sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap posisi penting Indonesia di kancah internasional. Prabowo mengungkapkan bahwa banyak pemimpin dunia memberikan respons positif secara pribadi atas pidatonya, dan beberapa pengamat media menyoroti keberanian serta dampak pidato tersebut sebagai momen bersejarah yang menunjukkan pengaruh global Indonesia.
Selain itu, dua topik utama yang diangkat Prabowo di PBB adalah Perjanjian Paris dan kedaulatan pangan. Ia menekankan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan tujuannya untuk mencapai emisi nol, sekaligus memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras dan upayanya untuk menjadi pusat pangan dunia.
Di dalam negeri, masyarakat menantikan pidato Presiden Prabowo yang disiarkan secara langsung oleh berbagai media internasional. Momen ini membangkitkan rasa bangga karena Indonesia kembali diperhitungkan dalam percaturan dunia setelah sempat absen selama satu dekade, sehingga dahaga rakyat akan pengakuan internasional pun terobati.
Namun tentu saja, mendapat nama harum di luar negeri tidak cukup manakala keadaan di dalam negeri masih morat-marit tidak karuan. Kasus keracunan MBG semakin meningkat dari hari ke hari yang membuat banyak kalangan mendesak agar program ini dihentikan sementara dan dievaluasi secara cermat.
Belum lagi soal ekonomi yang tak kunjung membaik. Tetapi isu yang paling membuat rakyat kecewa adalah lemahnya penegakan hukum di zaman Prabowo yang dianggap melanjutkan cara-cara Jokowi yang zalim. Silfester tidak kunjung dieksekusi, keluarga dan kroni Jokowi tak kunjung diproses hukum.
Puncak dari kekecewaan rakyat adalah karena Jokowi belum juga diadili atas kejahatannya selama 10 tahun dan Gibran anak haram konstitusi belum juga dimakzulkan. Melihat banyaknya bolong-bolong masalah hukum yang terus berlanjut tersebut, kini semakin luas rakyat menganggap Prabowo sebagai presiden yang lemah.
Walhasil, publik menilai Prabowo harum di luar tapi bikin frustrasi rakyat di dalam negeri. Padahal Prabowo bisa menyicil semua masalah ini secara perlahan asalkan punya keinginan politik. Dan keinginan itu tidak pernah ada sampai sekarang. Inilah pencitraan melompat ke awang-awang yang tidak punya dasar di dalam negeri. (*)
Dr. Buni Yani, S.S., M.A;
Penulis adalah kolumnis, mantan jurnalis, dan dosen Indonesia.
