INDOSatu.co – SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi tanggapan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Senator asal Dapil Jawa Timur itu mengaku mendukung keinginan Presiden Joko Widodo tersebut. Menurut LaNyalla, para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden. “Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu,” kata LaNyalla saat kunjungan Dapil di Jawa Timur, Rabu (6/4).
Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. “Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut,” katanya.
LaNyalla mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat. Masyarakat, kata dia, masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini, ungkap LaNyalla, pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode presiden.
‘’Jadi, semua harus taat konstitusi, termasuk para menteri,” kata pejabat yang dekat dengan ulama, habaib, dan tokoh lintas agama ini.
Menurut LaNyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat. “Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik ini,” tegasnya. (adi/red)
