INDOSatu.co – JAKARTA – Besarnya anggaran Rp 110 triliun untuk Pemilu 2024 membuat banyak pihak mengernyitkan dahi, tak terkecuali pengurus Partai Ummat. Karena itu, tim kajian partai besutan tokoh reformasi, Amien Rais ini mengusulkan teknologi e-voting berbasis blockchain dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Partai Ummat berpandangan, teknologi baru ini tidak hanya menghemat keuangan negara sampai Rp 90 triliun, tetapi juga mampu mengurangi kecurangan dan pelanggaran serta menghindari jatuhnya banyak korban petugas pemilu seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengusulkan agar Pemilu 2024 mendatang menggunakan pemungutan suara online atau e-voting berbasis teknologi blockchain.
Pemilu 2024 perlu menggunakan pemungutan suara online atau e-voting berbasis teknologi blockchain. Sebab, kata dia, jika menggunakan e-voting konvensional dengan pusat data yang terpusat, dikhawatirkan rentan dibobol hacker.
“Tapi kalau teknologi blockchain ini jelas beda, karena pusat datanya banyak,” kata Ridho dalam pernyataan resmi kepada INDOSatu.co (2/6) malam ini.
Ridho menambahkan, teknologi blockchain sejauh ini dinilai efektif karena memiliki banyak server, sehingga ada sistem konsorsium otoritas. Bahkan ketika satu server diretas, maka sistem akan membawanya kembali ke stage awal. Teknologi blockchain sendiri banyak digunakan oleh cryptocurenncy.
“Akses harus disetujui oleh konsorsium otoritas, karena pusat datanya tak hanya satu. Kalau ada hacker bobol satu, konsorsium tak setujui, maka akan kembali ke stage awal,” kata Ridho.
Penerapan e-voting berbasis blockchain ini, menurut dia, bisa memangkas biaya anggaran Pemilu 2024 super jumbo yang dialokasikan memakan biaya Rp 110 triliun tersebut.
Dia mengklaim pemerintah bisa hemat sekitar Rp 90 triliun lebih jika memanfaatkan teknologi ini. Karena proses penyelenggaraan Pemilu dan perhitungan suara dilakukan secara online, sehingga beban biaya lebih hemat.
“Biaya Pemilu Rp 110 triliun sangat besar. Dengan e-voting berbasis blockchain banyak anggaran yang bisa dipangkas, seperti biaya badan adhoc, biaya kertas, dan lainnya,” kata Ridho.
Dia merinci, biaya untuk penyelenggara sebesar Rp 46 triliun, Bawaslu Rp 33 triliun dan tinta, kertas dan peralatan lainnya Rp 16 triliun. “Bisa hemat banyak lah. Kan bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting,” kata Ridho.
Selain itu penerapan teknologi blockchain, menurut Ridho, juga bisa menghindari risiko kelelahan petugas apalagi Pemilu kali ini dilalukan serentak. “Pemilu 2019 menyebabkan 800 KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya sakit. Ini bisa dihindari. Kemudian dari sisi pelanggaran atau kecurangan juga bisa ditekan,” kata Ridho.
Dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan opsi ini agar Pemilu Indonesia lebih berkualitas. “Ini usulan kami agar kualitas pemilu kita lebih baik. Pemilu yang insya Allah demokratis,” kata Ridho. (adi/red)
