INDOSatu.co – MAGELANG – Sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka yang kini diterapkan di Indonesia dianggap sarat masalah sehingga perlu dievaluasi. Demikian kritik Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
“Cenderung masyarakat itu memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang memang terasa begitu dominan,” ungkap Mu’thi dikutip dari laman resmi muhammadiyah.or.id, Sabtu (31/12).
Abdul Mu’ti juga berpandangan sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.
“Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan,” jelas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini.
Sebagai solusi menggantikan sistem yang dia istilahkan sebagai ‘kanibalisme politik’ itu, Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.
Pertama, sistem proporsional tertutup. Sistem ini membuat pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.
“Misalnya, partai politik dapat satu kursi. Maka, yang jadi otomatis (kandidat) nomor 1. Sehingga, mereka (kandidat lain) yang di (nomor urut) bawahnya tidak akan memaksa diri untuk jadi (anggota legislatif),” terangnya.
Kedua, sistem proporsional terbuka-terbatas. Sistem ini, kata dia menetapkan kandidat terpilih mengikuti perolehan suara.
Sebagai contoh, dari sejumlah kandidat dalam satu partai politik, calon terpilih adalah yang suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP).
Usulan terkait sistem proporsional tertutup ini menurutnya juga telah disampaikan Muhammadiyah sejak Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda. (adi/red)
